Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RELAWAN Sintawati, organisasi masyarakat yang memperkuat dukungan kepada calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ir. H. Sintawati, menggelar beragam kegiatan.
Aksi awal Relawan Sintawati dimulai dengan kegiatan tebus murah sembako yang diselenggarakan di Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (3/9).
Gelar Acara Tebus Murah Sembako
Antusiasme yang luar biasa terlihat dari ratusan warga sekitar yang hadir dalam acara tebus murah sembako.
Baca juga: Masyarakat Diharap Beri Sanksi Sosial Caleg Koruptor
Tidak hanya datang dalam jumlah besar, para warga juga dengan penuh semangat turut menyuarakan dukungan mereka kepada Ir. H. Sintawati, yang dikenal karena kepeduliannya yang tinggi terhadap masyarakat.
Relawan Sintawati jugamenggelar kegiatan senam sehat yang diikuti ratusan peserta di Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kampanye Ir. H. Sintawati bukan hanya politik, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," ucap Ahmad Fathurrobbani selaku Ketua Relawan Sintawati.
Baca juga: Galang Dukungan, Relawan Sintawati Gelar Tebus Murah Sembako di Jaksel
Kehadiran Relawan Sintawati di Jakarta Pusat bukan hanya sekadar retorika politik. Mereka telah beraksi nyata dengan memberikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan.
Selain itu, Relawan Sintawati juga mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan melalui kegiatan senam sehat.
"Ini adalah contoh konkret dari bagaimana Relawan Sintawati berusaha memperkuat dukungan kepada Ir. H. Sintawati," kata Fathurrobbani.
Menurut Fathurrobbani, kampanye caleg Ir. H. Sintawati bukanlah kampanye konvensional biasa. "Ini adalah kampanye yang bertujuan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Pusat," ucapnya.
Baca juga: KPK: Eks Koruptor yang Maju Caleg Harus Umumkan Dirinya Bekas Napi
“Tidak hanya dari sosok baik dari Calon yang kita dukung, namun kita juga harus membantu dan terlibat dalam memajukan wilayah kita sendiri,” ucap Ahmad Fathurrobbani Ketua Relawan Sintawati.
Relawan Sintawati terus membangun momentum positif. Mereka berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat dukungan kepada caleg Ir. H. Sintawati. (RO/S-4)
Mereka menggambarkan perlakuan terhadap anak-anak yang mengalami cedera yang dilakukan dengan sengaja, ditembak di bagian dada dan kepala secara sengaja
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Dapur-dapur itu didirikan untuk menyediakan konsumsi kepada saksi Amin, baik yang bertugas di dalam maupun luar TPS.
Untuk bisa berubah, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) harus menang dalam Pilpres 2024.
Hajatan Rakyat menjadi rekonsiliasi dari berbagai kalangan, bahkan yang dahulu pernah berseteru.
ia mendorong rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar bisa disetujui DPR.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved