Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjunkan sebanyak 100 pengawas untuk mengecek PLTU maupun industri yang terindikasi menjadi polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan, objek pertama yang akan disasar adalah PLTU dan industri yang terkait dengan peleburan logam.
“Jadi ada dua sumber utama yang kita identifikasi, yaitu kendaraan bermotor, emisi PLTU dan kegiatan pembakaran terbuka. Ini kita identifikasi terus,” kata Rasio di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (21/8).
Baca juga : Siang Hari, Kondisi Udara Kawasan Lubang Buaya Berstatus Tidak Sehat
Ia memerintahkan kepada jajarannya yang akan terjun ke lapangan, jika mereka melihat indikasi pencemaran secara visual, misalnya cerobong asap yang pekat, maka bisa langsung melakukan penindakan di sana.
“Apabila kami menemukan pelanggaran, kami akan lakukan tindakan tegas dan menghentikan kegiatan yang menimbulkan pencemaran tersebut,” tegas Rasio.
Baca juga : Fraksi PKS Sebut WFH Harus Dibarengi Kebijakan Strategis
Selain itu, langkah lainnya ialah pihaknya akan memberikan sanksi adminsitratif dan upaya hukum perdata. Beberapa industri yang disasar di antaranya peleburan batu bara, industri semen dan pembangkit yang dimiliki industri independen serta perusahaan yang melakukan pembakaran secara terbuka.
“Satgas ini akan kami lakukan karena ini upaya negara dan KLHK. Karena Menteri LHK Siti Nurbaya memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas terkait pelanggaran pencemaran udara di Jabodetabek ini,” pungkas Rasio. (Z-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
penggunaan motor konvensional dinilai menjadi masalah utama dalam perubahan iklim yang saat ini terjadi tidak hanya di Indinesia, tapi juga di seluruh dunia.
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat (26/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diprediksi tetap akan jadi wilayah paling banyak disasar para pencari hunian.
Jabodetabek, wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, tetap menjadi magnet bagi pencari hunian.
BMKG menilai terjadinya fenomena hujan lebat selama beberapa hari pada musim kemarau di wilayah Indonesia bagian barat khususnya Jabodetabek merupakan fenomena yang lumrah.
Psikolog Patricia Elfira Vinny mengungkapkan buruknya kualitas udara tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi kesehatan mental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved