Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
USAI pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di seluruh tingkatan pendidikan di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono meninjau kegiatan belajar-mengajar peserta didik baru di SMA Negeri 21 Jakarta dan SMP Negeri 99 Jakarta, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (20/7). Dalam tinjauannya, Heru mengapresiasi pelaksanaan MPLS berlangsung lancar.
"Hari ini saya ke SMAN 21 dan SMPN 99 untuk melihat kesiapan peserta didik baru, dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Saya lihat anak-anaknya baik-baik dan semangat belajarnya tinggi. Saya apresiasi MPLS di sekolah Jakarta dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga para peserta didik baru semakin semangat belajar di sekolah baru mereka," kata Heru.
Saat menyapa para peserta didik baru di kedua sekolah tersebut, Heru mengingatkan para siswa agar belajar dengan tekun dan mengembangkan karakter yang baik selama menempuh pendidikan.
Baca juga: Pelajar di Jakut Tawuran Ingin Cari Eksistensi di Medsos
"Kalian sudah diterima di sekolah negeri dan telah melewati MPLS dengan baik. Karena itu, saya harap anak-anak semua dapat belajar dengan tekun dan memiliki karakter yang baik," kata Kepala Sekretariat Presiden itu.
Menurut Heru, karakter baik tersebut tidak hanya sopan santun, tetapi juga para siswa harus dapat mencegah tindakan perundungan atau bullying antarsiswa dan tidak terpengaruh untuk ikut tawuran. "Untuk masa depan kalian yang lebih baik, tidak boleh ada bullying dan tawuran. Kalau terbukti, KJP (Kartu Jakarta Pintar) bisa dicabut," tegas Heru.
Selain itu, dalam kunjungannya di SMAN 21 Jakarta, Heru turut memberikan usulan agar setiap hari selama lima menit, para siswa dapat maju ke depan kelas untuk bercerita tentang berbagai hal. Dengan begitu, para siswa dapat memiliki keberanian berbicara di depan publik dan memupuk rasa percaya diri.
Baca juga: Pemprov DKI akan cabut KJP Plus Pelajar yang Merokok
Ia pun berpesan kepada Kepala Sekolah dan para pengajar untuk memperhatikan peserta didik di sekolah masing-masing, terutama kehadiran dan kelengkapan perlengkapan sekolah, seperti buku paket, agar kegiatan belajar-mengajar berjalan dengan baik. “Saya minta lebih diperhatikan lagi dan dipastikan semua siswa sudah mendapatkan alat belajar,” pungkasnya. (Z-6)
Pemprov DKI perlu membuat terobosan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Jakarta.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelaku tawuran yang merupakan penerima KJP.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta akan terus mengalami kekurangan kuota bangku sekolah. Salah satu faktornya yakni banyaknya pendatang yang pindah ke Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved