Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pendidikan DKI Jakarta berencana memperluas cakupan jenjang yang diikutsertakan dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama tahun ajaran di tahun depan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, melihat antusiasme peserta pada PPDB Bersama tahun ini, ia ingin memperluas jenjang hingga SMP. Sebelumnya, sejak 2022 lalu, PPDB Bersama sudah dilakukan namun masih hanya untuk jenjang SMA/SMK.
"Jadi rencananya tahun depan akan diperluas ke SMP," kata Purwosusilo saat dikonfirmasi Media Indonesia, Senin (17/7).
Baca juga : PPDB DKI Jakarta Selesai, Disdik: Prosesnya Berjalan Lancar
Ia mengatakan, awalnya, PPDB Bersama ini hanya diminati sedikit pendaftar pada tahun lalu.
Ia menduga hal itu karena ada persyaratan yang memberatkan. Sebab, calon pendaftar saat itu hanya diperbolehkan bagi yang memiliki KJP dan KIP.
Tahun ini, begitu syaratnya diubah, lanjutnya, pendaftar meningkat drastis. Terdapat 6.909 kursi sekolah swasta yang disediakan dalam PPDB Bersama tahun ini hanya untuk jenjang SMA dan SMK. Ada 256 sekolah swasta yang ikut, 110 SMA dan 146 SMK.
Baca juga : Sistem Seleksi PPDB Dinilai Diskriminatif dan Melanggar Amanat Konstitusi
Dari jumlah tersebut, Purwosusilo mengatakan sudah 98% kuota yang terisi. Untuk jumlah kuota SMP swasta serta jumlah sekolah yang dapat berpartisipasi dalam PPDB Bersama ini akan diputuskan melalui kajian lebih mendalam.
"Yang namanya mengambil keputusan tentu harus melalui kajian. Saya ngomong jumlah sekian sekarang, belum tentu nanti hasilnya sama. Tunggu kajian saja," tuturnya.
Dalam memperhitungkan jumlah kuota SMP swasta yang akan mengikuti PPDB Bersama, pihaknya juga harus memperhitungkan peningkatan kualitas sekolah swasta, jumlah calon peserta didik baru jenjang SMP tahun depan, hingga jumlah seluruh SMP baik negeri milik Pemprov DKI serta Kementerian Agama, dan swasta.
"Jangan sampai ada yang tidak kebagian murid," tandasnya. (Z-1)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB. Mereka juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak fair yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Sosiolog UNJ, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan banyak orangtua rela melakukan berbagai cara untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah negeri.
Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk membangun lebih banyak sekolah berkualitas di daerah sekitar Jakarta.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
DINAS Pendidikan DKI Jakarta memperketat persyaratan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) jalur perpindahan tugas orang (PTO) juga harus disertai perpindahan domisili.
Dengan adanya zona-zona ini, meskipun di kelurahan tersebut tidak ada SMP maupun SMA negeri, peserta didik tetap bisa berpotensi diterima lewat jalur zonasi.
PENGAMAT kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menyampaikan apresiasi atas niat baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan membentuk panitia kerja (panja)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved