Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKOLAH Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Kota Depok, Jawa Barat, menjamin tidak ada siswa titipan di sekolah itu tahun ajaran 2023.
"Kami (SMAN 7 Kota Depok) memastikan (menjamin) tidak ada jual beli bangku dan tak menerima siswa di luar prosedur yang ditetapkan dalam proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024," tegas Humas SMAN 7 Kota Depok Ahmad Mulyadi, Rabu (5/7).
Mulyadi mengaku, dari 1-5 Juli 2023 banyak dari anggota DPRD menitipkan siswa ke SMAN 7. Namun, itu ditolak oleh sekolah yang terletak di bagian ujung timur Kota Depok itu. "Banyak anggota DPRD yang memberikan rekomendasi dan menitipkan siswa tetapi (kami) tolak," katanya.
Baca juga: Puluhan Orangtua Siswa Datangi SMA Negeri di Depok, Keluhkan Anak tak Masuk
Pernyataan itu dilontarkan Mulyadi sambil merokok di luar pagar SMAN 7 disaksikan satpam SMAN 7 Apryanto dan seorang warga. Mulyadi menegaskan SMAN 7 tak hanya menolak anggota DPRD, tetapi juga wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menitipkan siswa.
"Sejak saya pindah dari SMAN 4 per 1 Juli 2023, banyak dari anggota DPRD, wartawan, dan LSM menitipkan siswa, tetapi tak (saya) respons," tegasnya.
Baca juga: Ribuan Siswa Tersingkir dari Jalur Afirmasi SMA-SMK Depok
Mulyadi tidak menyebut identitas-identitas para anggota DPRD, wartawan, maupun LSM yang datang kepadanya itu, karena alasan etika. "Saya tidak bisa sebutkan satu per satu nama-nama mereka. Namun itulah fakta yang terjadi," terang Mulyadi.
Ketika ditanya oleh Media Indonesia, kesiapan menerima sanksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat jika ternyata di kemudian hari SMAN 7 menerima siswa titipan, Mulyadi mengatakan itu terserah pihak atasan. Karena di atas SMAN 7 masih ada MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). "Kami punya atasan yakni MKKS," beber Mulyadi sembari menyebut Ketua MKKS SMAN Kota Depok ialah Mamad Mahpudin.
Pada tahun ajaran 2023-2024, Mulyadi mengatakan SMAN 7 menyiapkan tujuh kelas atau tujuh rombongan belajar (rombel) untuk 252 sisw baru. Masing-masing rombel (kelas) diisi oleh 36 siswa.
Jika lebih dari 252 siswa kelas baru atau kelas X, kata dia, tidak bakal diakomodasi oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, SMAN 7 tidak bakal mengeluarkan ijazah kelulusan siswa kelas XII.
"Jika ternyata ada siswa lebih dari 252 orang di SMAN 7 tak dapat dana BOS dan tak dicetak ijazah tanda lulus kelas XII. Kami hanya mencetak ijazah tanda lulus sesuai Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lain," ungkapnya. PPDB SMAN 7, sambungnya, menggunakan sistem online atau dalam jaringan (daring) yang dioperasikan oleh jaringan lembaga pendidikan Provinsi Jawa barat.
Kepala SMAN 7 Kota Depok Zarmi tidak bersedia ditemui kendati ada di ruangan sekolah tersebut. Di Kota Depok terdapat 15 SMAN. Dari 15 SMAN di Kota Depok, hanya SMAN 7 yang menjamin tidak ada siswa titipan tahun ajaran 2023. (Z-2)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB. Mereka juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak fair yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Sosiolog UNJ, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan banyak orangtua rela melakukan berbagai cara untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved