Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Fitria Rahadiani menyebut mundurnya mantan Dirut PT Transjakarta Kuncoro Wibowo karena adanya urusan keluarga.
"Kalau secara surat resminya, yang disampaikan ke Pemprov DKI dinyatakan ada urusan pribadi dan keluarga yang bersifat urgent. Jadi, itu yang disampaikan di surat resmi ya," ujarnya ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur (17/3).
Kuncoro diketahui mengundurkan diri pada 13 Maret 2023. Ia padahal baru menjabat direktur utama pada 11 Januari 2023. Kuncoro pun kini dicegah bepergian ke luar negeri karena terseret kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021.
Dalam kesempatan itu, Fitria tidak mengungkapkan urusan pribadi apa yang Kuncoro hadapi sehingga dia mengundurkan diri.
Baca juga: Kiprah Kuncoro Wibowo di Bidang Transportasi Hancur Karena Dana Bansos
Di satu sisi, Fitria mengaku tak mengetahui soal pencegahan Kuncoro ke luar negeri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan permintaan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK). Pencegahan tersebut diketahui diumumkan dua hari setelah Kuncoro mengundurkan diri.
"Esoknya muncul penetapan tersebut (Kuncoro dicegah ke luar negeri karena terseret kasus dugaan korupsi penyaluran bansos), ya, kami tahunya surat resminya itu," urai Fitria.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi Kuncoro dicegah bepergian ke luar negeri karena terkait kasus penyaluran beras bansos tersebut.
“Betul, yang bersangkutan dicegah terkait penyidikan baru (penyaluran beras bansos) dimaksud," kata Ali, Rabu (15/3)
Pada 15 Maret 2023, KPK memang mengumumkan telah membuka penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk KPM PKH Tahun 2020-2021.(M-4)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyerahkan hal itu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Sebanyak 29 rute mikrotrans Jak Lingko tidak beroperasi imbas aksi unjuk rasa dilakukan operator Jak Lingko yang berlangsung di depan gedung Balailota DKI Jakarta, Selasa (30/7).
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Bank DKI kembali menjalin kemitraan bersama Transjakarta. Kolabrasi kali ini dilakukan melalui penamaan halte dari Halte Gelora Bung Karno menjadi Halte Senayan Bank DKI.
Jika rute Transjakarta tersedia, informasi waktu real-time akan ditampilkan secara jelas dalam hasil pencarian di Google Maps.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
KPK akan tetap memproses Kuncoro Wibowo, meski ia mengaku tidak menerima uang terkait rasuah bansos beras.
Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero Muhammad Kuncoro Wibowo memenuhi panggilan KPK tekait kasus bansos kemensos.
KPK menduga Muhammad Kuncoro Wibowo menyebar uang hasil korupsi bansos beras kemensos ke banyak pihak.
KPK mendalami adanya perintah dari Kuncoro Wibowo untuk membuat dokumen fiktif penyaluran bansos di Lampung dan Medan.
KPK menyatakan memiliki bukti manipulasi penyaluran bansos beras di kemensos.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng lembaga independen dalam pemilihan dan perekrutan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved