Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL Calon Legislatif (Bacaleg) 2024 dari Partai Gerindra, Petrus Sihombing menaruh perhatian penuh kepada rakyat kecil. Berbagai program dibuat untuk membantu masyarakat. Kali ini program yang tengah digaungkan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kecil.
Petrus mengatakan, masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang tidak mengerti hukum secara mendalam. Hal itu bisa membahayakan mereka, apalagi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Program ini berupa pendampingan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak mengerti hukum. Kami akan memberikan bantuan pemahaman hukum usaha bagi para pelaku UMKM," kata Petrus di Jakarta, Kamis (29/12).
Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Gempar Indonesia ini menuturkan, program bantuan hukum ini sebetulnya sudah berjalan lama. Namun, kali ini dia akan memastikan program ini supaya lebih banyak menyentuh lapisan masyarakat.
Baca juga : Dishub DKI Rekayasa Lalin pada Malam Tahun Baru, Catat Rutenya
Adapun program ini akan ditujukan bagi masyarakat di Kota Bekasi dan Kota Depok. Tidak hanya untuk kelompok UMKM, program ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan kelompok marjinal.
"Sasaran kita adalah para pelaku UMKM yang ada di kota Bekasi, dan kota Depok," jelas Petrus.
Lulusan S2 terbaik Universitas Tarumanagara Jakarta itu menyebut, progam bantuan hukum tersebut akan melibatkan tokoh-tokoh terbaik, kaum intelektual muda yang memahami dunia hukum dan UMKM.
"Kita berharap pada akhirnya masyarakat melek hukum, tentunya yang akan melakukan usaha khususnya UMKM, bagi masyarakat yang kena kasus hukum bisa teratasi," tandas Petrus. (RO/OL-7)
Penghargaan disampaikan dalam acara 'Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2024” kategori Best Litigation Law Firm.
IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
SUYANTI, ibu kandung santri korban penganiayaan senior di Pondok Pesantren Kediri, Provinsi Jawa Timur, meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM di wilayah Jakarta.
KPK siap memberikan bantuan hukum ke mantan komisioner mereka Agus Rahardjo jika ia meminta langsung.
Ia mengungkapkan sudah semestinya KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli. Pasalnya, dalam PP Nomor 36 Tahun 2009, itu dilarang.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved