Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WACANA pengaturan jam kerja masih menjadi perbincangan hingga saat ini dan belum mencapai kesepakatan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku saat ini pihaknya belum menginformasikan hasil FGD yang telah dilakukan beberapa kali kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Kami sudah melakukan FGD dan tentu hasil kajian itu yang akan kita laporkan kepada Pak Heru," ujar Syafrin di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (9/11).
Menurutnya, adapun hasil dari FGD akan diberikan kepada PJ Gubernur dan akan segera menghasilkan kebijakan baru.
"Yang kita harapkan setelah itu ada kebijakan untuk pelaksanaannya seperti apa," katanya.
Baca juga: Wagub Belum Memutuskan Usulan Polda Terkait Pengaturan Jam Kerja
Diberitakan sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah melakukan serangkaian FGD dengan berbagai macam stakeholder, baik pejabat maupun pakar tata kota.
Usulan-usulan tersebut disampaikan saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang pengaturan jam kerja, di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/11).
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Chaidir menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah akan mengeluarkan pengaturan jam kerja dalam bentuk imbauan, keputusan gubernur atau peraturan gubernur.
Hal tersebut dikarenakan rencana pengaturan jam kerja masih terkendala regulasi. Selain itu, pengaturan jam kerja yang didiskusikan belum memiliki payung hukum yang jelas.
"Bentuknya (imbauan atau aturan) akan dibahas lebih lanjut lagi," ujarnya.(OL-5)
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved