Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Jaringan Aktivis Perkotaan (Jarkot) Amrin Esary menegaskan persoalan-persoalan di DKI Jakarta, yang kian hari kian pelit dan rumit, khususnya menyangkut disharmoni sosial akibat mobilitas politik yang tidak sehat, membuat ibu kota negara itu butuh figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman agar bisa merespon dengan cepat dinamika yang tengah berlangsung, khususnya dalam menyambut tahun politik 2024 yang diprediksi akan diwarnai kembali mengentalnya polarisasi politik dan politik identitas.
"Saya melihat dari tiga nama yang direkomendasi DPRD DKI, adalah nama Bahtiar yang paling cocok dengan kebutuhan DKI saat ini. Pengalaman beliau sebagai mantan Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Kesbangpol RI, saya rasa bisa jadi jawaban atas kebekuan politik identitas yg masih jadi api dalam sekam dalam lanskap politik DKI kedepan" tambah jebolan fungsionaris aktivis BEM Nusantara itu.
"Beliau, saya rasa, sangat kompeten dan memiliki modal sosial yang memadai dalam mendeteksi ancaman dan memetakan gangguan sosial politik DKI karena memiliki jangkar komunikasi yang bagus dengan jaringan kekuatan ormas dan simpul-simpul politik yang ada.
Baca juga: Diusulkan jadi Pj Gubernur DKI, Bahtiar Berterima kasih pada DPRD
Di sisi yang lain, beliau adalah figur yang independen karena tidak memiliki catatan keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi DKI sehingga akan leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan.
Bahtiar dipandang memiliki jam terbang birokrasi yang komplet, memiki pengalaman eksekutif sebagai Pjs Gubernur Riau dan di Kemendagri dipercaya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sosok profesional dalam mengelola persatuan dan kesatuan, pembinaan wawasan kebangsaan. Sehingga bisa merawat harmoni sosial politik Jakarta. (RO/OL-1)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Bahtiar dinilai pantas diangkat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Selain memiliki netralitas yang tinggi, ia juga merupakan ASN di lingkungan kementerian dalam negeri.
"Nama Pak Bahtiar unggul dari tingkat kinerja, mulai dari kapasitas dan integritas, pengalaman, antikorupsi dengan tingkat kepuasan 76,2%,."
Bahtiar memiliki rekam jejak di Kemendagri dengan berbagai posisi strategis mengurus bidang kebangsaan, ketahanan seni budaya hingga mengurus daerah.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Bahtiar lebih tepat memimpin Jakarta. Pasalnya, posisi Pj Gubernur DKI Jakarta membutuhkan sosok yang netral.
"Dari nama-nama (calon Pj Gubernur DKI Jakarta) itu, menurut saya, Dirjen Kemendagri yang paling netral."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved