Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta membantah dugaan pengendapan dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp82,9 miliar selama periode 2013-2021 di rekening penampungan Bank DKI.
"Kami tidak pernah menghalangi, apalagi mengurangi atau mengendapkan. Itu masalah mekanisme teknis," pungkas Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Sabtu (27/8).
Baca juga: PSI Kritik Distribusi Bansos DKI yang Berantakan
Ariza, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemprov DKI berupaya mempercepat penyaluran dana sosial pendidikan. Namun, pencairan dana bantuan itu tergantung masyarakat. Mengingat, saat ini semua proses dilakukan secara daring (online).
Pihaknya pun mendorong masyarakat untuk mempercepat pencairan dana KJP Plus dan KJMU. "Itu kan dari masyarakat sendiri. Cair tidak cair, itu bukan dihalangi oleh kami, karena dananya ada," imbuhnya.
Baca juga: DPRD Jakarta Heran ASN Terima Subsidi Transportasi
Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana KJP yang belum tersalurkan. Diketahui, Anggota DPRD DKI Jamaludin menyoroti dana mengendap di rekening penampungan Bank DKI pada 2013-2021 sebesar Rp82,97 miliar.
Jamaludin mengutarakan temuan itu dalam rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Menurutnya, dana mengendap disebabkan gagal salur dan gagal distribusi program KJP Plus dan KJMU.(Ant/OL-11)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved