Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta membangun 77 tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai wilayah Ibu Kota. Untuk pembangunan rusunawa, Pemprov DKI menghabiskan anggaran dari APBD sebesar Rp2,4 triliun.
"Dari APBD kurang lebih Rp2,4 triliun, termasuk hibah di luar KLB. 10 lokasi rusunawa itu kurang lebih Rp2 triliun," jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko, Kamis (18/8).
Total 12 rusunawa sudah dibangun Pemprov, dengan sebagian hunian diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta. Sedangkan, dua di antaranya merupakan kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI.
Baca juga: Resmikan 12 Rusunawa di Jakarta, Anies: Kebutuhan Dasar Warga
"Sekitar dua di antaranya merupakan KLB, yakni dari denda koefisien lantai bangunan," imbuh Sarjoko.
Adapun untuk lokasi rusunawa dengan status KLB, yakni Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan total 4 tower. Lalu, Rusunawa Pulo Gebang Penggilingan, Jakarya Timur, dengan total 3 tower.
Diketahui, 10 rusunawa lainnya merupakan bangunan baru maupun bangunan lama yang direvitalisasi Pemprov DKI. Adapun tiga rusunawa yang sudah selesai direnovasi, yakni Rusunawa Cipinang besar utara, Rusunawa Karang Anyar dan Rusunawa Penjaringan.
Baca juga: Rusun Daan Mogot Disiapkan jadi Tempat Isolasi Terpadu
Sebelum dilakukan revitalisasi, para penghuni Rusunawa Penjaringan dipindahkan ke sementara ke Rusun Rawa Buaya, Cengkareng. Untuk besaran biaya sewa satu bulan di rusunawa wilayah DKI Jakarta, yakni Rp765 ribu.
"Per bulan masih Rp765 ribu untuk warga umum (KTP DKI). Kalau dia warga terprogram, seperti terdampak penataan kota atau mengalami musibah, itu sekitar Rp505 ribu," pungkasnya.(OL-11)
Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti menekankan pentingnya pembangunan ramah keluarga sebagai basis kebijakan nasional untuk mengatasi depresi remaja dan kemiskinan.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved