Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN orang tua di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan nomor induk kependudukan (NIK) yang dijadikan sebagai syarat mendaftarkan anak mereka ke SMA/SMK Negeri tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok.
Salah satu orang tua, Neriwana mengaku belum bisa mendaftarkan anaknya lantaran NIK anaknya tertulis 'invalid" saat dimasukkan kedalam server. Padahal, kata dia NIK yang ia lampirkan sebagai syarat mendaftar sekolah, resmi keluar dari Disdukcapil.
"Aneh kan, padahal KK saya ini diperbarui pada 2021. Disitu ada nama anak saya yang akan mendaftar sekolah, tapi saat digunakan untuk mendaftar, NIK-nya non-aktif alias (invalid)," kata Neriwana saat mendaftarkan anaknya via online di SMA Negeri 4 Kota Depok, Minggu (29/5).
Menurut orang tua calon siswa, warga Jalan Radar AURI Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis itu, kendala yang dihadapi saat ini ada pada validasi administrasi.
"Persoalan yang saya keluhkan adalah, NIK pada Kartu Keluarga (KK) invalid saat dimasukkan ke dalam daftar halaman pendaftaran, " tukasnya.
Neriwana mengaku kebingungan, sebab berdasarkan data di Disdukcapil Kota Depok, seharusnya nama-nama keluarga pada KK yang terbaru itu sudah terdaftar resmi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
"Namun pada saat digunakan untuk mendaftar sekolah justru non-aktif, " imbuhnya.
Baca juga : IKA Undip DKI Jakarta Siap Bermitra dengan Pemprov Realisasikan Program
Orangtua lainnya, Saraswati mengungkapkan, dia ingin mendaftarkan anaknya ke SMK Negeri 1 Kota Depok melalui jalur zonasi namun belum selesai dilakukan karena NIK tidak tervalidasi.
"NIK-nya mental, padahal udah daftar tapi tetap enggak bisa karena NIK nya enggak ada, enggak tau kenapa," ujar warga Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penduduk Disdukcapil Kota Depok Jaka Susanto menjelaskan, banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Kota Depok mengunjungi Kantor Disdukcapil Kota Depok.
Puluhan orang tua murid mendatangi Disdukcapil untuk mengurus masalah administrasi kependudukan lantaran NIK anaknya tidak terdeteksi oleh sistem PPDB saat proses verifikasi.
"Tiap hari, para orang tua minimal 10 orang mendatangi Disdukcapil Kota Depok untuk memvalidasi NIK untuk digunakan syarat mendaftar PPDB,' ujar Jaka.
Jaka menjelaskan, persoalan NIK yang tidak ditemukan dalam server saat mendaftar sekolah merupakan hal bisa terjadi. Namun untuk digarisbawahi NIK yang non-aktif dalam server bukan berarti tidak resmi.
"Itu NIK resmi. Namun jika memang NIK tidak aktif saat mendaftar, maka calon siswa dan orang tua harap lapor atau langsung menghubungi Disdukcapil agar diaktifkan, " ucapnya. (OL-7)
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya membantu warga di masa PPDB 2024. Aduan dari warga yang NIK-nya terdampak penonaktifan Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved