Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JUMLAH sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Depok sangat minim dan tak sebanding dengan jumlah siswa lulusan SD. Pemerintah Kota Depok terpaksa menambah tujuh sekolah baru untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno mengatakan penambahan sekolah ini mendesak karena banyak siswa yang gagal masuk SMP negeri.
"Ini sudah diputuskan. Kepala sekolah untuk tujuh SMP negeri itu juga sudah dilantik oleh Pak Wali Kota. Sebelumnya sudah dilakukan survei sekolah yang akan ditambah di tujuh titik," kata Sutarno, Kamis (21/4).
Baca juga: Lebih 500 Ribu Warga Kota Bekasi Telah Divaksinasi Booster
SMP negeri yang ditambah itu ialah SMP negeri 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan SMPN 33. SMPN 27 berada di Jalan Komjen M Yasin Kelapa dua, Kecamatan Cimanggis. Gedung ini menggunakan SDN 7 Pasirgunung Selatan. Kemudian, SMPN 28 di Kompleks PT Timah, Kelurahan Tugu, Cimanggis, menggunakan SMPN 8; SMPN 29 Cipayung menggunakan SMPN 9; dan SMPN 30 di Jalan Merpati menggunakan SDN Depok Baru 5.
SMPN 31 Cilodong menggunakan SMPN 6; SMPN 32 menggunakan SDN 5 Mekarjaya, Sukmajaya, samping PT Tirta Asasta; dan SMPN 33 di Jalan Barito Depok Timur menggunakan SMPN 3.
Sejumlah wilayah yang dinilai minim SMP negeri, kata dia, paling banyak berada di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Cipayung. Hanya ada satu sekolah di sana yang membuat siswa sulit masuk lewat jalur zonasi.
Diketahui, diperkirakan ada sebanyak 27.000 lebih siswa lulusan SD pada tahun ini. Sekitar 13.800 murid tidak bisa bersekolah di SMP negeri. Sebelumnya, jumlah SMPN di Depok hanya 26, sedangkan SD negeri di Depok ada 207 dan SD swasta 197.
Sutarno menambahkan, penambahan SMP negeri baru merupakan salah satu alternatif untuk mengakomodasi seluruh siswa yang baru lulus SD. "Nanti penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran (TA) 2022/2023 , tujuh SMP negeri baru tersebut sudah mulai menerima peserta didik baru," pungkasnya. (J-2)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Saat ini, Kejaksaan Negeri Kota Depok tengah berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek soal skandal manipulasi nilai rapor di SMPN Kota Depok.
Penyebabnya kemungkinan karena jumlah lulusan dan jarak sekolah yang jauh dari masyarakat, terutama sekolah satu atap
Sebanyak 4000 kursi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mulai diperebutkan siswa di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada Senin (24/6).
SEKOLAH Menengah Pertama Negeri atau SMP negeri (SMPN) di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) kebanjiran pendaftar calon peserta didik dari jalur Afirmasi atau jalur untuk warga miskin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved