Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI PKS DPRD DKI Jakarta melakukan pertemuan terkait kontroversi pembongkaran Masjid Al Huriyyah, Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, oleh PT GLD Property atau PT MNC Property Group. Dengan kembali mengundang warga RW 06 Kebon Sirih yang diwakilkan Ketua RW Tomy Tampatti dan mantan pengurus DKM Masjid Al Huriyyah Tantowi Jauhari, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Ali Sibromalisi dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta Ma’mun Al Ayyubi.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, Fraksi PKS menerima masukan serta informasi yang cukup banyak sehingga langkah yang akan diambil dari warga yang diwakilkan Ketua RW 06 akan mendapatkan solusi terbaik.
“Kami berterima kasih atas informasi yang cukup lengkap dari Walikota Jakarta Pusat oleh Assisten Kesranya, BWI DKI dan DMI DKI untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan Ketua RW 06,” kata Yani dalam keterangannya, Selasa (19/4).
Ke depan menurut Yani, Fraksi PKS berencana akan mengundang juga pihak PT GLD Property, Pengurus Yayasan Al Huriyyah dan Nazhir serta pengurus BWI DKI periode sebelumnya. Menurut Ali Sibromalisi (Ketua BWI sekarang) kesalahan administratif proses tukar guling lahan (ruislag) Al Hurriyah dilakukan oleh kepengurusan BWI periode lalu. Ali juga berpendapat bahwa proses ruislag seharusnya diulang dari awal yang berarti pembongkaran masjid harus dihentikan dulu.
Yani menambahkan, seperti yang dikatakan Ali, adanya proses yang tidak sesuai aturan ini juga terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf. Sehingga ini menjadi introspeksi bersama untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang wakaf.
“Agar kami mendapat informasi yang cukup dari kedua belah pihak, sehingga mudah-mudahan ada jalan terbaik setelah mendapatkan masukan yang utuh, seperti halnya yang disampaikan Wagub DKI akan turun tangan menangani masalah ini,” ujarnya.
Pertemuan ini juga melibatkan Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma yang didampingi Assisten Kesra Jakarta Pusat Fahmi, Ketua DMI Jakarta Pusat KH Syawaluddin H, Lembaga Peduli Nusantara (LPN) Arthur Noija beserta jajarannya yang mendampingi dari sisi hukum warga RW 06, Senin (18/4) di Kantor Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. (OL-13)
Baca Juga: Bongkar Masjid di Kebon Sirih, PT MNC Properti Dinilai Langgar ...
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
BSI Deposito Wakaf Seri 04 ini menargetkan pengumpulan dana wakaf sebesar Rp10 miliar dari potensi alumni ITB sekitar 130.000 orang.
LW Doa Bangsa hadir untuk ikut serta dalam penguatan ekonomi syariah di daerah.
Program tersebut ditujukan khusus untuk melindungi pekerja informal dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan dan tingginya risiko finansial.
Perbedaan data yang terjadi karena definisi yang kurang harmonis, harus segera diatasi agar strategi yang sudah ada dapat diturunkan menjadi rencana aksi yang jelas.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menciptakan kawasan niaga yang aman, nyaman dan mematuhi aturan yang berlaku.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah telah memberikan pertolongan kepada para pemilik ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum di Pluit, Jakarta Utara.
PSI mengapresiasi pemprov DKI yang membongkar ruko di Pluit yang menutup saluran air. Ia berharap kawasan lain juga dilakukan hal yang serupa.
Sampai hari ini proses pembongkaran ruko yang memakan badan jalan serta menutup saluran di Pluit, Jakarta Utara masih berjalan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendukung pembongkaran ruko di Pluit, Jakarta Utara, yang memakan badan jalan serta berdiri di atas saluran air.
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan akan tetap membongkar bangunan ruko di kawasan Pluit yang melebihi Izin Mendirikan Bangunan dan memakan badan jalan, Rabu (24/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved