Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 22 bayi yang lahir pada tanggal 22 Februari 2022. Mereka telah didaftarkan serta mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) dan akta kelahiran.
Dari data yang dihimpun Dukcapil, bayi-bayi yang lahir pada tanggal yang dianggap cantik itu tercatat paling banyak di Kabupaten Pidie, Aceh yakni enam bayi, kemudian Aceh Jaya 3 bayi, Aceh Tenggara 2 bayi, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Tamiyang, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatra Selatan, Kota Bandung Jawa Barat, Kota Serang dan Tangerang Provinsi Banten, Kota Bojonegoro Jawa Timur, dan Sumba Barat Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: Disdukcapil Diminta Imbangi Teknologi dengan Penyesuaian Budaya Kerja
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan jumlah bayi yang lahir pada tanggal cantik itu kemungkinan besar dapat bertambah. Sebab, orangtua cenderung mengurus akta kelahiran mereka sepulang dari persalinan.
"Biasanya nunggu bayi pulang baru orangtuanya urus akta," tutur Zudan, Rabu (23/2).
Ia menjelaskan, Dukcapil meminta pada orangtua, agar akta kelahiran paling lambat diurus 60 hari setelah bayi lahir. Layanan pembuatan akta kelahiran, terang Zudan, juga sudah terintegrasi dengan pembuatan kartu keluarga.(OL-5)
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya membantu warga di masa PPDB 2024. Aduan dari warga yang NIK-nya terdampak penonaktifan Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved