Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menghentikan sementara Rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 2022. Lantaran Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali belum memberikan jawaban terkait petanyaan transparansi anggaran gaji dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Buka saja masalah tunjangan-tunjangan berapa-berapa," kata Pras saat memimpin Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1).
Namun, Marullah mengutarakan belum bisa menjawab permintaan tersebut. Dan hanya akan menjawab 9 pertanyaan lain di luar transparansi anggaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta 2022.
"Hari ini kami belum bisa sampaikan. Nanti akan kami siapkan," ujarnya.
Namun, Pras tetap meminta keterbukaan informasi tersebut. Kemudian, menunda rapat selama setengah jam pada pukul 14.20 WIB.
"Ini saya skor (rapatnya) dulu. Saya kasih waktu setengah jam," tegasnya lalu meninggalkan ruang Rapat Paripurna.
Sebelumnya, Prasetio geram dengan isu soal kenaikan gaji Anggota Dewan di tahun 2022. Apalagi belakangan ini isu soal naiknya pendapatan legislator Kebon Sirih itu sedang santer diberitakan di media massa.
Prasetio menyampaikan kekesalannya dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Politisi PDI Perjuangan itu pun tak terima karena kenaikan pendapatan DPRD yang dipermasalahkan. Padahal, menurutnya, tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan jauh lebih besar lagi.
Dia pun meminta kepada Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua TAPD menjelaskan soal gaji dan tunjangan Anies serta Wakilnya, Ahmad Riza Patria.
"Tolong pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," katanya. (OL-13)
Baca Juga: APBD: Evaluasi Kemendagri Bersifat Final, Pemprov dan DPRD DKI ...
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
RUPS juga memutuskan pengalokasian laba US$1 juta sebagai dana cadangan. Sisanya sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan, operasional, dan pengembangan usaha.
DPRD Kota Bogor menetapkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun 2022
DIREKTUR Utama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Andre Soelistyo membeberkan sumber kerugian perseroan pada 2022 lalu karena aspek nonkas dan efek dari kebijakan yang hanya dibukukan sekali.
SETELAH vakum dua tahuk akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Muba mengembalikan lagi citra sebagai Kabupaten bersih dengan berhasil meraih Piala Adipura ke 13 pada tahun 2022..
KASUS HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat lebih dari 21 ribu kasus pada 2022 lalu. Dari jumlah itu, 80% nya ada di Kota Makassar atau sebanyak 16.800 kasus HIV/AIDS.
TERSANGKA kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga (BTT) Tahun 2021 pada BPBD Kabupaten Sikka mengembalikan kerugian negara dana BTT sebesar Rp575 juta ke Kejari
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved