Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 disepakati sebesar Rp84,88 triliun.
Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik menuturkan angka yang disepakati turut berkaitan dengan kebangkitan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Jadi Insya Allah, saya kira ada kaitan dengan kebangkitan ekonomi," papar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11).
Anggaran tersebut, kata Taufik, juga bakal difokuskan untuk penanganan banjir di DKI.
Baca juga: Traveloka Dukung Pemerintah Perketat Tracing dan Tracking Covid-19
"Penanganan banjir dilakukan berkaitan deggan waduk embung dan sebagainya. Ada terprogram. Kita optimis DPRD dan pemerintah DKI dapat menyelenggarakan pemerintahan tahun 2022 dengan anggaran yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sebesar 6,25 persen menjadi Rp84,8 triliun dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp79,8 triliun karena tren ekonomi Ibu Kota yang tumbuh positif.
"Kami melihat perkembangan kuartal pertama ke kuartal kedua, tren 'year on year',
menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," terang Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11). (OL-4)
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved