Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBIJAKAN Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 disepakati sebesar Rp84,88 triliun.
Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik menuturkan angka yang disepakati turut berkaitan dengan kebangkitan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Jadi Insya Allah, saya kira ada kaitan dengan kebangkitan ekonomi," papar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11).
Anggaran tersebut, kata Taufik, juga bakal difokuskan untuk penanganan banjir di DKI.
Baca juga: Traveloka Dukung Pemerintah Perketat Tracing dan Tracking Covid-19
"Penanganan banjir dilakukan berkaitan deggan waduk embung dan sebagainya. Ada terprogram. Kita optimis DPRD dan pemerintah DKI dapat menyelenggarakan pemerintahan tahun 2022 dengan anggaran yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sebesar 6,25 persen menjadi Rp84,8 triliun dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp79,8 triliun karena tren ekonomi Ibu Kota yang tumbuh positif.
"Kami melihat perkembangan kuartal pertama ke kuartal kedua, tren 'year on year',
menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," terang Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11). (OL-4)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved