Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LURAH Kapuk Muara Jason Simanjuntak menegaskan sudah melakukan PHK terhadap karyawannya yang menjadi pelaku pemalsu sertifikat vaksin covid-19. PHK sudah dilakukan pada 2 September 2021.
Jason mengatakan, karyawan tersebut bukan PNS DKI melainkan karyawan kontrak di Kelurahan Kapuk Muara.
"Statusnya non PNS. Lingkup kerjanya membantu di tata usaha," kata Jason saat dihubungi, Jumat (3/9).
Jason mengungkapkan pihaknya tak tahu-menahu soal kejahatan yang dilakukan oleh pelaku selama ini. Sebab, ia hanya melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang pekerjaan masing-masing pegawai.
Ia pun menyebut, selama bekerja di Kelurahan Kapuk Muara sekitar 3-4 tahun ini, pelaku adalah pribadi yang baik dan pintar.
"Orangnya baik. Pintar setahu saya. Kalau di kerjaan ya jujur. Termasuk orang yang pintar di dalam pekerjaan. Cuma kita kan nggak tau ya," ujarnya.
Baca juga : PSI Klaim Masyarakat Dukung Interpelasi Formula E
Ia menambahkan aktivitas kriminal pelaku di luar lingkup pekerjaan. Namun demikian ia tetap akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun pegawai yang melakukan tindakan kriminal.
"Evalausi internal dari kemarin sudah. Artinya kita menyikapi sebagai pimpinan maupun staf sudah dikumpulkan. Kita ambil sikap pemutusan hubungan kerja," jelasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat palsu vaksinasi covid-19 yang terkoneksi dengan aplikasi pedulilindungi.id, yakni berinisial HH (30) dan FH (23). Kegiatan jual sertifikat palsu ini dilakukan melalui akun media sosial.
HH diketahui memanfaatkan posisinya sebagai staf tata usaha Kelurahan Kapuk Muara. Ia memiliki akses terhadap data kependudukan serta P-Care. Kedua data ini yang dibutuhkan untuk memasukkan data warga agar tercatat ke aplikasi PeduliLindungi usai divaksin covid-19 serta mendapatkan sertifikat vaksin.
“Modus operandinya, terduga pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke P-Care, lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9).
Fadil mengungkapkan, kasus penjualan sertifikat palsu vaksinasi ini terkuak setelah petugas menemukan akun media sosial facebook atas nama Tri Putra Heru yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa suntik vaksin, tapi terintegrasi dengan aplikasi pedulilindungi.id. (OL-7)
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Seorang pria di Rawa Buaya, Cengkareng, menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan di TKP.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Sebuah studi terbaru mengungkap adanya korelasi mengejutkan antara diagnosis kanker dengan peningkatan risiko perilaku kriminal pada pasien.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, melainkan merupakan simbol dari luka sosial yang lama terpendam di dunia pendidikan.
Gelombang PHK yang terus terjadi di berbagai sektor menjadi bukti nyata bahwa klaim ketahanan industri tidak sejalan dengan realita.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Meta, perusahaan teknologi yang merupakan induk dari Facebook, dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana pengurangan sekitar 20% dari total tenaga kerjanya.
Co-founder Block, Jack Dorsey, mengumumkan PHK terhadap 4.000 lebih karyawan. Ia menyebut penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) membuat tim kecil bekerja lebih baik.
DINAS Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved