Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyatakan terdapat pemborosan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) milik Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp1,19 Miliar.
Pemborosan itu diketahui berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran. Terdapat dua penyedia jasa pengadaan rapid test covid-19 dengan merek yang sama, serta dengan waktu yang berdekatan. Adapun kedua penyedia jasa, yakni PT NPN dan PT TKM.
Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan bahwa tidak ditemukan kerugian negara dalam pengadaan rapid test senilai Rp1,19 Miliar.
Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Dana Rapid Test, Wagub DKI: Ada Proses Klarifikasi
"Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Tidak ditemukan kerugian negara," jelas Widyastuti, Jumat (6/8).
Widyastuti mengklaim bahwa pemborosan anggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut hanya masalah administrasi. Dia pun membeberkan alasan pihaknya memilih penyedia jasa rapid test yang lebih mahal, walaupun memiliki spesifikasi yang sama.
Salah satu faktor penyebab pemborosan anggaran adalah harga jual di pasaran pada saat itu tergolong tinggi. Kemudian, faktor lainnya, yaitu belum ada pengiriman alat rapid test secara rutin.
Baca juga: BPK DKI Temukan Pemborosan dalam Pengadaan Alat Rapid Test Pemprov DKI
"Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman secara rutin. Kita meyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan. Sehingga, kita perlu menjamin warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan," papar Widyastuti.
Pihaknya pun menegaskan bahwa temuan BPK bukan kelalaian, serta tidak ada kerugian negara dari pembelanjaan tersebut. "Semuanya tidak ada kerugian negara. Hanya masalah administrasi," tegasnya.
Tak hanya itu, Widyastuti mengaku Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan aparat, baik kejaksaan maupun Inspektorat Provinsi DKI. Tujuannya, mengawal penggunaan anggaran penanganan covid-19. Pihaknya juga meminta pengawalan secara khusus kepada auditor.(OL-11)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved