Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengungkap penyebab kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan saat penerapan PPKM Darurat. Ia mengatakan kemacetan cukup panjang terjadi karena banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Padahal, kata ia, dalam aturan PPKM Darurat, masyarakat diminta untuk tidak keluar dan harus bekerja dari rumah.
Sambodo mengatakan kemacetan diperparah oleh banyaknya warga yang tak patuh dengan polisi saat diputarbalikkan oleh petugas. Sejumlah warga ngotot untuk melintas dengan berbagai macam alasan. Ia mengatakan hanya pekerja sektor esensial dan kritikal yang diizinkan melintas.
"Ada yang alasannya kerja, ada yang nengok keluarga, dan sebagainya, padahal tidak termasuk sektor kritikal dan esensial," kata Sambodo, ketika dihubungi, Senin (5/7).
Sambodo mengatakan pihaknya lebih ketat dalam penyekatan kali ini. Ia mengatakan polisi tidak akan mengendurkan atau memberi pengecualian kepada masyarakat seperti penyekatan yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa situasi saat ini dalam keadaan genting.
"Kami terapkan penyekatan yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa PPKM darurat ini adalah sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya," ungkapnya.
Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Senin pertama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Sejumlah foto dari warganet yang diunggah akun Instagram @jktinfo pada Senin (5/7) pagi memperlihatkan kemacetan yang mengular, seperti di Kramat Raya Jakarta Pusat, Lenteng Agung Jakarta Selatan, Daan Mogot Jakarta Barat, dan Kalimalang Jakarta Timur.
Salah satu warga, Fikri Danir, 27, mengaku tidak bisa berangkat ke kantor karena adanya kemacetan parah di Jalan Kramat Raya. Fikri mengaku di tengah PPKM Darurat kantornya masih memberlakukan untuk bekerja dari kantor. Imbas kemacetan tersebut, ia mengabarkan pihak kantor untuk terlambat datang pada hari ini.
"Ya, bagaimana macet parah. Saya dapat info dari teman kantor juga gitu. Mereka juga izin terlambat, karena tidak bisa lewat," kata Fikri, ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (5/7). (OL-13)
Baca Juga: Sandiaga Minta Blokir Game Fortnite Sebab Picu Intoleransi
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluncurkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement berbasis pengenalan wajah (ETLE face recognition).
KORLANTAS Polri membeberkan instrumen pembenahan sistem contraflow. Hal ini dilakukan pascakecelakaan maut yang melibatkan mobil Grandmax di Km 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek)
OCI selalu antusias dan mengajak anggotanya serta komunitas lain untuk selalu tertib berkendara dan mendukung program-program pemerintah.
KORLANTAS Polri resmi menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan C1 di seluruh Indonesia mulai hari ini. SIM C1 ini berlaku untuk kendaraan motor yang memiliki cc 250 hingga 500.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merencanakan perubahan besar dengan mengganti nomor surat izin mengemudi (SIM) menjadi nomor induk kependudukan (NIK)
Seluruh personel akan bertugas mengendalikan arus lalu lintas yang tergabung dalam Satgas Pengamanan dan Pengawalan Rute dan Parkir (Pamwal Rolakir).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved