Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELAMA penebalan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Satpol PP DKI Jakarta melakukan pengawasan intensif terhadap protokol kesehatan terhadap terhadap tempat usaha seperti restoran, bar, dan kafe.
Pengawasan itu ditingkatkan khususnya di malam hari untuk mengetahui kepatuhan tempat usaha terkait aturan PPKM Mikro khususnya pada jam operasional. Selama penebalan PPKM Mikro yang berlaku pada 22 Juni - 5 Juli, jam operasional tempat usaha dibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB.
Sementara itu, dalam kurun waktu tiga hari yakni pada 24-26 Juni, Satpol PP DKI Jakarta menindak sebanyak 308 unit tempat usaha.
"Total tiga malam kegiatan Satpol PP, melaksanakan penindakan terhadap 308 tempat dengan sanksi secara umum adalah Penutupan Sementara dan Teguran Tertulis," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin dalam keterangan resmi, Minggu (27/6).
Selama pengawasan itu ditemukan pelanggaran mayoritas yang dilakukan adalah melanggar ketentuan pembatasan jam operasional dan tidak mengatur jumlah pengunjung serta jarak antar pengunjung.
Baca juga : Kapolri Siap Tambah Tracer di Posko PPKM Mikro Cengkareng Barat
Pada Kamis, 24 Juni sebanyak 282 tempat usaha diawasi dengan 89 tempat usaha di antaranya dikenakan sanksi.
Lalu pada Jumat, 25 Juni sebanyak 255 tempat diawasi dengan 103 tempat usaha di antaranya dikenakan sanksi.
Pada Sabtu, 26 Juni sebanyak 268 tempat usaha diawasi dengan 116 tempat usaha dikenakan sanksi.
Salah satu tempat yang dikenakan sanksi seperti bar Tipsy Monkey di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Pada Sabtu (26/6), jajaran Satpol PP DKI Jakarta melakukan penindakan di bar tersebut karena pelanggaran protokol kesehatan.
Karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berulang, bar tersebut ditutup hingga status PPKM Mikro dicabut dan dikenakan denda Rp50 juta. (OL-7)
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
PEMERINTAH kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.
Program ini merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PEMPROV DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 (tujuh) hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dilakuikan setelah temuan pasien omikron pertama di Kabupaten Malang.
Jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved