Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PETUGAS gabungan tiga pilar dari TNI, Polri, dan Satpol PP menjaring sebanyak 27 orang karena kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan. Operasi yustisi itu dilaksanakan di depan Kantor Kelurahan Duri Utara dan di putaran Velbak Jalan Latumenten Tambora Jakarta Barat.
"Untuk hari ini, 27 pelanggar kita temukan, rinciannya, 20 pelanggar kita kenakan sanksi sosial, sedangkan 7 pelanggar kita berikan denda dengan total mencapai Rp 550 ribu," ungkap Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi, melalui keterangannya, Jumat (12/2).
Faruk mengatakan pihaknya bersama tiga pilar melakukan operasi rutin dalam sehari untuk memberikan edukasi dan pendisiplinan masyarakat mengenai penggunaan masker.
Baca juga : Ini Harapan Gubernur Anies di Tahun Baru Imlek
"Tentunya juga agar selalu memperhatikan apabila pelanggar yang sedang menunggu untuk pendataan oleh petugas penyidik Satpol PP dan terjadi antrean agar diarahkan untuk selalu jaga jarak dan tidak berkerumun," tambahnya.
Ia berharap masyarakat terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat demi menekan penyebaran pandemi covid-19.
"Tentunya dengan mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru dengan 3 M yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak," pungkasnya. (OL-2)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved