Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dipercepat. Rencana Pilkada itu saja masih jadi perdebatan apakah digelar pada 2022 atau 2024.
Anies mengatakan, saat ini dia sedang sibuk dalam program penanganan Covid-19. Maka tidak mau berkomentar soal penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta.
"Enggak, sekarang kami urus Covid-19 dulu," lanjut Anies dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (3/2).
Anies menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo soal penanganan Covid-19, khususnya di DKI Jakarta. Materinya tentang pembahasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali, termasuk DKI Jakarta.
"Terkait dengan PPKM tentunya, nanti sesudah rapat saja kalau itu (topik yang akan dibahas)," kata Anies.
Seperti diketahui, hingga saat ini ada dua partai politik yang mendukung pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Sementara itu, partai koalisi pemerintah pusat cenderung menginginkan Pilkada DKI Jakarta diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan secara bersamaan pada 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 201 ayat 8. (OL-13)
Baca Juga: DKI Pastikan Pengendalian Banjir Berjalan di Masa Pandemi
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved