Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Gerindra Mohamad Taufik menyebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta tak 'gentleman' lantaran tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2021.
Dalih tak menyetujui alokasi dana Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebesar Rp8,3 miliar per orang pun disebut Taufik tak masuk akal.
Baca juga: PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020
"Kenapa tidak datang? Kalau dia 'gentleman' ya datang, kalau mau sampaikan sesuatu ya datang," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga dengan tegas membantah pernyataan PSI yang menyebut pembahasan APBD tidak transparan. Menurutnya, pembahasan APBD selalu terbuka untuk umum. Pewarta pun dipersilakan bila mau menghadiri rapat pembahasan yang diadakan di Bogor, Jawa Barat.
"Itu kan kata dia, ngarang-ngarang. PSI ngarang itu. Pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum. Itu makanya baca aturannya dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Umum boleh, wartawan saja boleh hadir," tandasnya.
Baca juga: PSI : LPJ APBD DKI 2019 Tidak Tuntas dan Kurang Mendalam
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan tidak menghadiri pengesahan APBD 2021 sebagai ketidaksetujuan terhadap anggaran tersebut. Sebab, PSI masih menolak kenaikan tunjangan perumahan dan komunikasi serta adanya berbagai tunjangan sosialisasi pada anggaran RKT 2021 yang mencapai Rp8,3 miliar bagi tiap anggota dewan. (Put/A-3)
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Nama Suhud Alynudin muncul sebagai kandidat pengganti.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian ibu kota di tengah dinamika sosial politik yang terus bergera
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved