Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLITIKUS Partai Gerindra Mohamad Taufik menyebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta tak 'gentleman' lantaran tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2021.
Dalih tak menyetujui alokasi dana Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebesar Rp8,3 miliar per orang pun disebut Taufik tak masuk akal.
Baca juga: PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020
"Kenapa tidak datang? Kalau dia 'gentleman' ya datang, kalau mau sampaikan sesuatu ya datang," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga dengan tegas membantah pernyataan PSI yang menyebut pembahasan APBD tidak transparan. Menurutnya, pembahasan APBD selalu terbuka untuk umum. Pewarta pun dipersilakan bila mau menghadiri rapat pembahasan yang diadakan di Bogor, Jawa Barat.
"Itu kan kata dia, ngarang-ngarang. PSI ngarang itu. Pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum. Itu makanya baca aturannya dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Umum boleh, wartawan saja boleh hadir," tandasnya.
Baca juga: PSI : LPJ APBD DKI 2019 Tidak Tuntas dan Kurang Mendalam
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan tidak menghadiri pengesahan APBD 2021 sebagai ketidaksetujuan terhadap anggaran tersebut. Sebab, PSI masih menolak kenaikan tunjangan perumahan dan komunikasi serta adanya berbagai tunjangan sosialisasi pada anggaran RKT 2021 yang mencapai Rp8,3 miliar bagi tiap anggota dewan. (Put/A-3)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved