Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco sebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membohongi masyarakat.
Kebohongan itu dibuat ketika PSI menolak usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, justru di dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 yang membahas rencana kerja dan anggarannya serta nilai gaji dan tunjangan, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo justru menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan.
"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika," ungkap Baco saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).
Baca juga: Pengetatan Protokol Gedung DPRD tidak Ganggu Pembahasan APBD DKI
Menurutnya, PSI telah menggiring opini masyarakat terlebih dengan menyajikan data yang tidak utuh kepada masyarakat. Baco menilai PSI hanya mencari sensasi sesaat.
"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik. Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya kita naikkan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuainan itu yang kita naikkan," ungkapnya.
Selain itu, ia menilai ada penyesuaian dalam hal tunjangan karena fasilitas yang bisa didapat anggota dewan dinilainya sangat timpang jika dibandingkan kepala SKPD dengan pangkat eselon 2.
"Kemudian, fasilitas dan tunjangan eksekutif dan legislatif juga sangat timpang. Kami lagi menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif tapi paling tidak, tidak timpang jauhlah. Semua juga ada dalam aturan. Kita tidak boleh keluar dari situ dan tidak akan bisa. Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras usulan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta yang diusulkan melalui pengajuan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2021.
Total pendapatan anggota dewan akan mencapai Rp173 juta atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp111 juta. Sementara itu, total secara keseluruhan anggaran bagi satu orang anggota dewan baik untuk gaji, tunjangan, maupun kegiatan-kegiatan selam satu tahun adalah Rp8 miliar per orang atau Rp888,6 miliar untuk 106 anggota.
Namun, di sisi lain, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RKT 2021 dikatakan oleh Ketua Pansus RKT 2021 telah sepakat dengan kenaikan gaji tersebut melalui tanda tangan basah yang dibubuhkannya dalam lembar kesepakatan hasil pansus. (J-2)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Penaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti disesuaikan dengan melihat tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
PEMERINTAH baru akan membayarkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pensiunan pokok pada Maret 2024.
PEMERINTAH menyesuaikan gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraannya.
Transportasi publik di Jerman terancam lumpuh setelah ada rencana mogok kerja massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved