Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MINAT masyarakat terhadap sepeda semakin tingi di masa pandemi covid-19. Namun, kondisi itu tidak disertai laju kinerja pemerintah daerah untuk mengembangkan jalur sepeda.
Saat ini, jalur khusus sepeda baru tersedia di Jakarta dan sebagian wilayah Tangerang Selatan. Hal ini pun mendorong pesepeda dari wilayah Bodetabek untuk memadati jalur khusus di Jakarta.
Untuk memeratakan pembangunan infrastruktur sepeda, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membantu pemerintah daerah (pemda) di Bodetabek untuk membangun jalur sepeda.
Baca juga: Korban Begal Sepeda Harus Melapor
"Ya memang kita rencananya ada bantuan teknis kepada pemda untuk membangun jalur sepeda," ujar Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Pandu Yuniarto dalam seminar virtual, Selasa (17/11).
Mengingat pandemi covid-19 belum mereda, program tersebut akhirnya tertunda. Namun jika pemda belum bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur, Kemenhub siap membantu dari segi teknis, seperti marka dan rambu.
“Karena terhalang pandemi, pemda tentunya kesulitan, begitu juga kamo. Tapi kami bisa memberikan bantuan teknis. Paling tidak membuat markanya, rambunya dan sebagainya," imbuh Pandu.
Baca juga: Usulan Menhub, Pengguna Sepeda Lipat Gratis Naik LRT Jabodebek
Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bisa dioptimalkan terkait pengembangan jalur sepeda.
"BPTJ kan berencana merevitalisasi terminal di Bodetabek. Nah, mungkin bisa itu dilakukan sepaket dengan pembangunan jalur sepeda," tutur Djoko.
Masyarakat pun diminta proaktif untuk mengusulkan penyediaan jalur sepeda di daerah masing-masing. "Masyarakat dan komunitas diharapkan bisa mengusulkan. Supaya pemdanya ini melek, kalau masyarakat butuh," pungkasnya.(OL-11)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakart Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia.
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved