Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan pihaknya tak akan mengganggu gugat anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta senilai Rp5,2 triliun. Angka ini terdapat dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2020 yang sedang berlangsung.
Taufik menyebut anggaran itu tidak akan dikurangi dan belum ada pengajuan untuk ditambah karena dipandang masih cukup untuk menanggulangani covid-19 hingga akhir tahun.
Dalam APBD 2020, Pemprov DKI mengeposkan seluruh dana penanggulangan covid-19 ke anggaran BTT. Anggaran itu digunakan selain untuk memenuhi kebutuhan medis, juga pengadaan bantuan sosial (bansos) dan pemulihan ekonomi.
"Iya itu tetap sekitar Rp5 triliun. Itu sudah cukup sampai Desember," kata Taufik. Anggaran tersebut sebelumnya didapat dari realokasi anggaran yakni mencoret sejumlah anggaran di SKPD lain guna penanggulangan covid-19.
Di sisi lain, untuk tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur, Pemprov DKI mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp12,5 triliun. Sebesar Rp3,5 triliun dari jumlah tersebut bakal cair tahun ini.
"Nah, untuk proyek-proyek tahun ini yang sudah jalan dan tidak bisa didanai karena dialihkan untuk covid-19 akan dibayarkan menggunakan dana PEN," terangnya.
Proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan Jakarta International Stadium, normalisasi kali dan pelebaran kali, pembebasan lahan untuk normalisasi kali, serta pembangunan underpass dan flyover. (OL-14)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved