Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMPROV DKI Jakarta berencana akan melakukan rapat pembahasan perubahan APBD 2020 selama satu minggu mulai Selasa 20 Oktober. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memberikan data yang rinci.
“Waktu pembahasan sangat singkat dan mepet akhir tahun, tapi data yang diberikan hanya berupa angka gelondongan dan dalam format pdf. Dengan kondisi ini, kami di DPRD harus membahas dalam keadaan tidak mengetahui rincian belanja di dalam tiap-tiap kegiatan. Kalau tidak tahu isinya, apa yg mau kita setujui?” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi, di Jakarta, Senin (19/10).
Dari sisi struktur anggaran, jelas Viani, di dalam setiap kegiatan terdapat kode rekening belanja dan komponen rincian belanja. Di dalam satu kegiatan bisa terdapat beberapa kode rekening belanja yang berbeda.
“Rincian rekening dan komponen ini harus dibuka pada saat rapat, sehingga semua yang hadir di dalam rapat bisa mengetahui akan belanja apa di tiap kegiatan. Jangan sampai nanti pas dibuka ternyata isinya berbeda dengan yang diomongin di depan,” ujar Viani.
Rincian anggaran ini penting, menurut Viani, salah satunya untuk menghindari adanya perbedaan belanja antara yang dibahas saat rapat dengan realisasinya. Dia memberikan contoh pengadaan tanaman di APBD 2020 senilai Rp 148,87 miliar.
“Di dalam rapat, semua yang hadir sudah sepakat bahwa pengadaan tanaman dihapus, lalu diarahkan untuk produksi tanaman sendiri menggunakan kebun bibit. Tapi ternyata rekening pembelian tanaman dimasukkan ke kegiatan pemeliharaan dan penataan RTH. Ini akal-akalan untuk menyelundupkan anggaran pengadan tanaman ke kegiatan lain agar tidak ketahuan,” ucap Viani.
Selain itu, karena waktunya sangat singkat, maka perlu mencari cara agar rapat anggaran berjalan efektif.
“Jika anggota DPRD diberi data yang rinci, maka kami bisa menyiapkan bahan rapat sebelumnya. Kita bisa pilih dan pilah anggaran mana saja yang hanya dibahas secukupnya, dan mana yang harus didiskusikan secara mendalam. Dengan begitu, kita bisa fokus membahas anggaran-anggaran prioritas dan strategis,” pungkas Viani. (OL-4)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved