Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah dengan DP Rp0 yang baru terealisasi 0,26% tepat di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jumat (16/10).
Menanggapi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan program rumah DP Rp0 ini sudah diatur realisasinya bertahap pada setiap tahunnya. Menurut Riza, ada konsentrasi pencapaian program pada setiap tahunnya.
"Ya kan Pak Gubernur sudah mengatur. Program ini kan bukan tiga tahun, program kepemimpinan kan sudah diatur mana yang konsentrasi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat," kata Riza di Balai Kota, Jumat (16/10) malam.
Selain itu, terkait program ini, Pemprov DKI disebut Ariza tidak bekerja sendirian namun melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dinas Perumahan Sarana Jaya dan pihak swasta hingga Pemerintah Pusat. Sehingga tanggung jawabnya tidak ditanggung Pemprov DKI saja.
"Terkait dengan rumah DP Rp 0 juga begitu. Itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Pemprov DKI bersama dengan BUMD Dinas Perumahan Sarana Jaya, kemudian juga dengan pihak swasta. Jadi kerja sama semua bahkan juga pemerintah pusat jadi itu kerja sama kita semua, pemerintah pusat, provinsi, BUMD dan pihak swasta," jelasnya.
Baca juga: NasDem: Program Rumah DP Rp0 Terealisasi 0,26%
Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tepat di tiga tahun kepemimpinannya. Salah satu yang disorot terkait dengan janji kampanye rumah DP Rp0. Hingga kini realisasi program DP0 rupiah baru tercapai 0,26%.
Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 5 juta warga DKI yang belum memiliki rumah. Hal ini didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017.
"Waktu itu kan Pak Anies janji terkait pembangunan rumah dengan skema DP Rp0, ya menurut saya ini masih ada sekitar kurang lebih 5 juta warga yang tidak memiliki rumah. Itu faktanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Sekitar 5 juta warga tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak. Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter kepada Media Indonesia, Jumat (16/10).
Anies menargetkan penyediaan rumah mencapai 300 ribu rumah di masa kepemimpinannya atau 5 tahun kepemimpinan. Dengan perhitungan 60 ribu rumah per tahun. Namun, setelah 3 tahun kepemimpinannya baru ada 780 rumah yang dibangun atau baru 0,26% dari target. Dari angka tersebut baru 278 rumah yang dihuni. Sehingga menurut Jupiter program rumah dengan DP Rp0 ini perlu menjadi evaluasi.(OL-5)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved