Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019 sudah melalui mekanisme yang sah.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi aksi walkout PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (7/9).
Menurutnya, pengesahan dilakukan karena harus ada pertanggungjawaban penggunaan APBD.
"Harus dijadikan perda karena programnya sudah selesai dilaksanakan. Sehingga dilaporkan ke banggar lalu disahkan, diparipurnakan, dijadikan perda. Jadi pertanggungjawabannya jelas," kata Prasetyo
Ia justru heran dengan aksi walkout yang dilakukan empat fraksi tersebut. Menurut Pras, P2APBD harus ditetapkan menjadi perda, agar DPRD dapat segera membahas APBD perubahan.
Ia menegaskan bahwa proses pengesahan P2ABPD telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya rapat banggar.
"Dibanggar telah dibicarakan, sebelum diparipurnakan. P2APBD harus dikuatkan dengan yang namanya Perda," tandas politisi PDI-P itu.
Prasetyo mengatakan keputusan tersebut sah, lantaran rapat paripurna dihadiri lebih dari 50% anggota DPRD.
Di sisi lain, ia menilai fraksi yang melakukan walkout gagal paham. Terutama, pimpinan fraksi yang seharusnya bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan walkout.
"Menyayangkan sikap pimpinan , pimpinan harusnya tidak seperti itu, seharusnya bertanya terlebih dahulu," pungkasnya.
Sebelumnya sebanyak 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walkout atau keluar dari ruangan rapat paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap P2APBD DKI 2019.
Namun rapat paripurna kemudian tetap mengesahkan P2APBD 2019 karena jumlah peserta rapat sudah memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan penolakan terhadap P2APBD Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa alasan.
Ia menilai Pemprov DKI tidak transparan serta lantaran yang disampaikan tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. (OL-8).
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved