Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku pihaknya bakal memberlakukan kerja dari rumah atau work from home. Hal ini seiring temuan kasus positif Covid-19 di kantornya.
"Saya telah meminta kepada Sekertaris Dewan untuk mengoptimalkan sistem kerja dari rumah atau work from home," kata Prasetyo dalam media sosialnya @prasetyoedimarsudi, Jakarta, Rabu (12/8).
Baca juga: Polri Minta Masker Dijadikan Lifestyle
Perkantoran, sebutnya, masih menjadi klaster penyumbang penularan virus korona Covid-19 yang cukup tinggi hingga saat ini. Tak terkecuali kantor DPRD.
Prasetyo menyebut dengan adanya penambahan kasus positif terhadap anggota DPRD, aktivitas kerja ditiadakan sementara.
"Meniadakan sementara aktifitas DPRD Provinsi DKI Jakarta hingga dua pekan kedepan," ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
DPRD, katanya, telah berupaya lakukan untuk memutus mata rantai penularan virus korona. Mulai dari sterilisasi berkala dengan penyemprotan disinfektan.
Sebelumnya, Prasetyo juga memerintahkan seluruh anggota dewan, tenaga ahli, hingga petugas Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk dites swab.
"Mulai hari ini, sampai sepekan ke depan saya mewajibkan seluruh fraksi tanpa terkecuali menjalani swab tes, termasuk tenaga ahli dan PJLP di masing-masing lantai fraksi. Ada anggota dan PJLP di dua fraksi kembali terpapar," imbus Prasetyo dalam keterangannya, Senin (10/8). (OL-6)
Banjir yang disebabkan pendangkalan terjadi pada sungai penghubung di Jalan Bukit Duri, Pancoran Barat, Jatinegara, Kramat Jati, Cililitan, Kali Mookervart, dan Kali Grogol.
Rencana pengadaan tanaman itu terungkap di laman Sirup.lkpp.go.id, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
KEPUTUSAN Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Apalagi, pemberlakuannya harus berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat dan Kemenkes
Langkah tersebut dinilai lebih objektif ketimbang mengeluarkan pernyataan yang berdampak pada sentimen negatif terhadap perekonomian.
Fasilitas itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan tempat tidur isolasi pasien covid-19 tanpa gejala.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi musabab kegagalan PSBB transisi. Kegagalan itu tidak boleh terulang di PSBB Total.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved