Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Politikus PPP Dukung Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

Putri Anisa Yuliani
12/8/2020 11:05
Politikus PPP Dukung Pembukaan Sekolah di Zona Hijau
Guru memberikan materi sosialisasi pembelajaran daring kepada siswa baru di SMP Paramarta, Tangerang Selatan(MI/VICKY GUSTIAWAN)

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Hasbiallah Ilyas mendukung pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau covid-19.

Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan langkah itu bisa jadi solusi karena selama ini pelajar terutama dari kalangan menengah ke bawah mengalami kesulitan sebab harus membeli kuota internet untuk belajar dari rumah.

Sementara, imbuhnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama lima bulan pandemi covid-19 tidak ada tanda-tanda untuk membantu mengurangi beban warganya.

"Menurut saya, buka saja sekolah di zona hijau. Dipetakan mana daerah-daerah yang memang aman, laju penularan covid-19 rendah, kasusnya rendah. Itu bisa jadi solusi," papar Ilyas, Selasa (11/8).

Bagi warga menengah ke bawah, kata Ilyas, persoalan membeli kuota internet yang cukup menguras kantung bukan satu-satunya masalah. "Bagi para orangtua yang harus mencari nafkah dan memiliki pendidikan yang rendah, mendampingi anak-anak belajar dari rumah juga merupakan satu masalah tersendiri," tambahnya.

Ilyas menyebut sudah mendengar banyak keluhan dari warga selama masa resesnya pekan lalu.

Baca juga: Pedagang Pujasera Blok S Positif Covid-19, Puluhan Kios Tutup

"Jadi, warga bukan cuma kesusahan karena beli kuota internet, tapi mereka juga nggak bisa menemani anaknya belajar. Ada yang harus bekerja, dan ada yang memang nggak ngerti," tandasnya.

Di sisi lain, ia memahami bahwa Pemprov DKI yang terkesan pasif dan tutup mata terhadap masalah ini lantaran tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan wifi gratis bagi warga tidak mampu.

"Ya mau bagaimana. APBD nggak cukup. Jangankan wifi, program yang prioritas seperti pengendalian banjir saja nggak jalan tuh. Ya karena memang pemerintah nggak mampu. Jadi, harus inovatif. Buka sekolah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Masuk sekolahnya bisa bergiliran supaya muridnya bisa physical distancing," pungkasnya.

Sementara itu untuk warga di zona merah dan tidak bisa dilakukan pembukaan sekolah tatap muka, Ilyas menyarankan agar ada pemasangan wifi gratis secara terbatas hanya untuk proses belajar dari rumah.

"Yang zona merah kan kita juga paham tidak boleh dibuka. Nah, di situ barulah dipasang wifi gratis. Kan ada dana CSR dan lembaga-lembaga semacamnya," pungkasnya. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya