Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Satpol PP DKI Jakarta Arifin menduga ada pengenduran kedisiplinan warga dalam melakukan protokol kesehatan selama masa PSBB Transisi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pelanggaran PSBB terus meningkat.
Hal itu terbukti dari hasil penindakan selama masa PSBB Transisi sejak 5 Juni hingga 19 Juli yakni lebih dari 28 ribu warga melanggar tidak memakai masker.
"Saat ini kita rasakan mulai terjadi penurunan disiplin kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker," kata Arifin di Balai Kota, Senin (20/7).
Ia mempertimbangkan untuk mengevaluasi sanksi kerja sosial yang diberikan kepada warga. Hal itu dilakukan agar sanksi kerja sosial yang diterapkan saat ini bisa memberikan efek jera.
"Memang berkaitan kerja sosial ini, kalau melihat dari data, sangat banyak warga yang terkena sanksi kerja sosial. Nanti kita akan evaluasi apakah sanksi kerja sosial ini terlalu ringan. Terlalu gampang. Sehingga tidak menimbulkan efek jera," ujar Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan itu.
Baca juga: Presiden: Tanpa Sanksi Masyarakat tak Sadar Protokol Kesehatan
Arifin menjelaskan, sanksi kerja sosial yang biasanya diberikan yakni menyapu jalan dan trotoar selama 1-2 jam di lokasi di sekitar pelanggaran terjadi. Menurutnya, salah satu kendala menerapkan sanksi kerja sosial seperti menyapu jalan adalah karena lingkungan di Jakarta umumnya sudah bersih karena masifnya Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan bekerja.
"Iya karena lingkungan umumnya sudah bersih. Jadi kadang menyapu biasa-biasa saja, sebentar ya sudah bersih," imbuhnya.
Ia memandang dibutuhkan peningkatan dan pemetaan lokasi bagi sanksi kerja sosial lainnya agar bisa menimbulkan efek jera semisal bukan hanya menyapu jalan tetapi bisa dengan membersihkan saluran air.
"Maka saya katakan bahwa ketika kita akan memberlakukan kerja sosial kita harus menyiapkan tempat yang akan jadi arena untuk dibersihkan, itu sudah ditentukan, yang memang betul-betul harus dibersihkan. Jadi kita arahkan ke sana. Kalau memang saluran ya saluran, membersihkan, tarik lumpur-lumpurnya," tukasnya.(OL-5)
Berdasarkan pedoman yang ada, covid-19 baru dianggap sebagai ancaman jika jumlah atlet yang tertular mencapai 5% dari total seluruh atlet dalam periode tujuh hari.
Sebanyak enam atlet dinyatakan positif Covid-19 dalam waktu kurang dari satu minggu penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024.
Lima dari enam atlet di Olimpiade Paris 2024 yang dinyatakan positif covid-19 merupakan atlet polo air Australia, dan satu merupakan atlet renang Inggris.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved