Gage bakal Ganggu Pembatasan Sosial

DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait kelanjutan pemberlakukan kebijakan sistem ganjil genap (gage). Menurut Dirlantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo, pihaknya terus mengkaji hal tersebut bersama pemerintah provinsi.

“Gage masih menunggu adanya keputusan dari Gubernur. Tentu pemerintah bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengkaji,” ujar Sambodo di Jakarta, kemarin.

Sambodo menduga pemberlakuan gage pada masa sekarang dapat mengacaukan kebijakan physical distancing guna mencegah penularan covid-19, utamanya di moda transportasi massal.

Meskipun dapat meminimalkan volume kendaraan di ruas-ruas jalanan Jakarta, namun sistem gage akan menimbulkan kepadatan di transporatasi umum.

Terlebih, dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, moda transportasi massal hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas yang normal.

“Jadi takutnya, nanti justru psychal distancing, kapasitan penumpang yang 50% di angkutan umum tidak terjaga,” kata Sambodo.

Sambodo mengakui volume kendaraan saat ini hampir mendekati normal. Bahkan Dinas Perhubungan DKI mencatat kepadatan lalu lintas di jalan-jalan protokol sudah mencapai 96% dari kondisi sebelum adanya wabah covid-19.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Susilo Dewanto menilai hal itu sangat wajar karena sebagian besar pekerja sudah beraktivitas normal kembali.

Namun, Susilo menegaskan pihaknya masih belum akan menerapkan gage. Sebab, penerapan gage harus diiringi dengan penambahan kapasitas angkutan umum. Adapun untuk penambahan armada juga tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru karena kondisi anggaran subsidi Trans-Jakarta yang juga berkurang akibat pandemi.

“Untuk penambahan armada sendiri, saya sampaikan kepada Trans-Jakarta bahwa silakan mengupayakan armada secara optimal. (Put/Tri/J-1)