PKS Bantah Pecah Suara Soal Penundaan Pilwagub DKI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin membantah pihaknya pecah suara soal penundaan pemilihan wakil gubernur (pilwagub).

Ia menegaskan, pilwagub harus ditunda hingga masa tanggap darurat covid-19 selesai pada (19/4).

"Kami hormati surat edaran gubernur soal tanggap darurat korona. Jadi, sebagai wakil rakyat DPRD harus beri keteladanan dalam hal ini," kata Arifin saat dihubungi, Jumat (3/4).

Arifin menanggapi soal pernyataan Ketua panitia pemilihan (panlih) wagub DPRD, Farazandi Fidinansyah yang menyebut bahwa Arifin dalam rapat badan musyawarah (bamus) sepakat pilwagub diadakan pada (6/4).

"Memang betul (sepakat) tanggal 6, tapi itu karena pada waktu itu edaran gubernur soal tanggap darurat berakhir pada 5 April. Namun, ternyata diperpanjang. Kami tetap menghormati edaran pak gub sekarang," jelas Arifin.

Dia belum bisa memastikan apakah dalam pilwagub (6/4), pihaknya bakal hadir dan memberikan suaranya. Ia hanya memastikan, Fraksi PKS tetap menginginkan pilwagub diundur karena pandemi covid-19.

"Kami belum tahu soal itu (voting). Yang pasti kalau masa tanggap darurat diperpanjang, itu harus dihormati dong. DPRD harus memberikan contoh yang baik," tandas Arifin.

Sebelumnya, Farazandi menuturkan dalam keputusan di bamus DPRD, Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin setuju agenda pilwagub tetap dilanjutkan.

"Waktu rapat bamus kita memutuskan dengan dihadiri seluruh fraksi termasuk PKS. Kami menanyakan pendapat masing-masing fraksi, kita sama-sama sepakat ditunda. PKS pun setuju kok sepakat ditunda sampai 6 April," jelas Farazandi saat dihubungi, Jumat (3/4). (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude