Pengawasan Kinerja Kontraktor di Depok harus Transparan

PEMERINTAH Kota  Depok harus mengawasi pengerjaan infrastruktur drainase dan jalan yang dikerjakan pihak kontraktor. Pasalnya belum dua bulan pengerjaannya sudah rusak. Harapan itu disampaikan sejumlah warga kepada Media Indonesia. Salah satu warga bernama Wahyu mengungkapkan, banyak pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga (kontraktor) pada 2019 sudah rusak. Hal itu terkesan dibuat asal jadi.

"Belum lagi dua bulan selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan," ujar dia, saat memantau drainase jalan dan jalan rusak di kawasan Cimanggis, Kota Depok, Rabu (22/1).

Lantaran itu, Wahyu meminta pihak terkait melakukan monitoring untuk memastikan apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian atau justru melenceng dari kesepakatan dimasa akan datang. "Dari mulai proses lelang, pembangunan dilaksanakan sampai selesai harus dimonitoring," papar warga Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok itu.

Menanggapi soal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Dadan Rustandi berjanji akan menurunkan tim pengawas. Hal itu untuk mencegah kenakalan kontraktor yang mengerjakan proyek pada 2020 ini.

"Khusus infrastruktur drainase dan jalan, kami akan tingkatkan pengawasan, baik terhadap proyek yang berada di pusat perkotaan maupun di daerah pinggiran," janji Dadan, Rabu (22/1).

Pengawasan terhadap kontraktor menurut Dadan harus dilakukan seketat mungkin. Pasalnya, kerugian besar akibat ulah kontraktor nakal tidak hanya merugikan Pemkot Depok tapi juga warga. Apalagi kasus tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya di Kota Depok.

"Kami tak henti-hentinya melakukan pengawasan. Hakikatnya adalah bagaimana diupayakan untuk membangun yang lebih baik," ucapnya.

Dadan menambahkan, khusus bidang jalan dan drainase, pihaknya akan melakukan audit terhadap layak tidaknya sebuah proyek dibayar, yang dananya bersumber dari dana APBD Kota Depok.

Tahun ini, Dadan mengatakan pihaknya akan melelangkan puluhan proyek senilai Rp280 miliar. " Tahun ini kami juga melelangkan 54 proyek dana tak terduga akibat banjir awal januari lalu senilai Rp14 miliar, " tuturnya.

Jadi, menurut Dadan, kalau memang berdasarkan penilaian dan pengkajian PUPR, proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, tentu saja proyek tidak akan dibayar. "Sesuai komitmen, kami tidak akan membayar pengerjaan proyek jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta," ujarnya.

Pihaknya, jelas dia, terlebih dahulu akan melakukan kajikan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemenang proyek. Hasil kajian akan menjadi pedoman pihaknya untuk membayar terhadap hasil pekerjaan proyek yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

"Kami tetap melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku jika memang hasil kajian proyek memenuhi persyaratan yang ditentukan," tegasnya. (OL-13)