Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BESARAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 hingga akhir Desember 2019 tak mencapai target. Dari target Rp3,3 triliun hanya terealisasi sebesar Rp2,5 triliun.
“Harus diakui bahwa realisasi PAD tidak dapat mencapai target tahun ini,” ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Selasa (31/12).
Rahmat mengatakan meski tak capai target, namun realisasi pendapatan pada 2019 meningkat 25% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 2018. Saat itu, pemerintah hanya berhasil memperoleh pendapatan sekitar Rp2 triliun.
“Namun kinerja peningkatan PAD sebesar 25% merupakan prestasi luar biasa,” kata Rahmat.
Baca juga: Perhatikan Aturan Main KS-NIK Kota Bekasi Terbaru
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Jalaludin menambahkan pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Bekasi masih jadi pajak primadona. Sayangnya, potensi perolehan PBB dari penghuni apartemen masih belum tergali.
“Memang selama ini kami masih kesulitan menagih PBB dari penghuni apartemen,” ujar Jalaludin
Pemerintah selama ini merasa kesulitan menemui pemilik unit apartemen tersebut. Padahal meski nilainya tidak besar, namun potensi tersebut bisa jadi pemasukan bagi pemerintah. Apalagi, jumlah hunian vertikal saat ini makin banyak.
“Memang tidak besar potensinya, tapi kalau minimal 1 unit itu pajaknya Rp50 ribu untuk 3.000 unit sudah berapa?" tuturnya.(OL-5)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Penerima BBM bersubsidi di Bangka Belitung harus membayar pajak kendaraan.
"Nanti akan membuat perda tentang retribusi sampah mengatur hasil pengelolaan sampah di Supiturang. Sehingga sampah yang sudah dihasilkan TPA bisa berdampak pada PAD."
DPRD dan Pemprov DKI sepakat nilai rancangan APBD untuk 2024 sebesar Rp81,7 triliun.
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved