Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DANA talangan untuk menyubsidi cicilan rumah DP Rp0 dipangkas hingga 75%. Semula, pengurangan subsidi sebesar Rp2 triliun sehingga menjadi Rp500 miliar.
Keputusan ini diketok oleh DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020. Hal itu pun disahkan oleh kedua belah pihak hari ini, Kamis (28/11), melalui penandatanganan MoU.
Meski anggaran yang dipangkas besar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum ingin pupus harapan untuk bisa membantu cicilan masyarakat yang telah ikut serta dalam rumah DP Rp0 tahun depan.
Pembahasan finalisasi KUAPPAS 2020 masih berjalan besok dan masih ada harapan muncul kembali dalam pembahasan Rancangan APBD 2020.
"Ya masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
Baca juga: Anies: Akhir Tahun Groundbreaking Rumah DP Rp0 Cilangkap
Anies berharap pembahasan anggaran 2020 bisa selesai secepatnya dengan terlewatinya tahapan MoU KUAPPAS 2020. Sebab, ditargetkan pengesahan APBD 2020 bisa dilakukan pada 11 Desember.
"Ya Alhamdulillah dengan sudah adanya kesepakatan ini. InsyaAllah kita bisa lebih cepat memproses sehingga lebih cepat APBD," ungkapnya.
Sementara itu, nilai KUAPPAS 2020 telah disepakati sebesar Rp87,9 triliun. Anggaran KUAPPAS 2020 telah mengalami beberapa kali revisi sejak diajukan.
Sebelumnya Pemprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 sebesar Rp95 triliun. Dari hasil penyisiran bersama komisi-komisi didapati ada perubahan sebesar Rp89 triliun. Penyisiran kembali dilakukan karena adanya defisit pendapatan dari tertundanya pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.(OL-5)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved