Anies: Pembobolan Bank DKI Harus Dituntaskan Secara Hukum

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal adanya dugaan pembobolan ATM oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Ia meminta urusan tersebut harus diselesaikan secara hukum.

"Itu biar Kepala Satpol PP yang urus. Tapi kalau semua (menyangkut) tindak pidana tentu harus diproses hukum dan dituntaskan secara hukum," kata Anies di Jakarta, Selasa (19/11).

Sebelumnya, sebanyak 12 anggota Satpol PP DKI diduga membobol Bank DKI (pencucian uang) senilai Rp32 miliar dan kini tengah diperiksa di Polda Metro Jaya. Aksi tersebut dilakukan sejak Mei lalu.

Baca juga: Pembobolan Bank DKI Rp32 Miliar oleh Anggota Satpol PP Sejak Mei

12 anggotanya itu mengambil uang di anjungan tunai mandiri (ATM) Bersama dengan rekening mereka di Bank DKI. Dengan begitu, Anies secara tegas akan memecat oknum yang terlibat dalam kejadian pembobolan ATM tersebut.

"Semua yang terlibat dibebastugaskan agar proses hukumnya biar jalan. Kita tahu itu adalah pelanggaran pidana kalau pidana itu ada proses hukumnya sendiri," jelas Anies.

Selain proses hukum, Anies juga meminta insiden ini harus diungkap permasalahan administrasinya. Pasalnya, kejadian itu menyangkut aset Pemprov DKI.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI, Arifin menegaskan tidak ada pencucian uang, korupsi atau pembobolan Bank DKI yang dilakukan para anggotanya. Yang terjadi hanyalah mereka mengambil uang di rekening Bank DKI melalui ATM Bersama. Namun saldo tidak berkurang meski uang sudah diambil.

"Sekali lagi saya luruskan tidak ada itu pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang tapi saldo tidak berkurang. Dan ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak," kata Arifin. (OL-4)