Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHELATAN balap mobil Formula E menjadi salah satu perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dalam program pengamanannya selama 2020.
Untuk itu, Kepala Satpol PP DKI Arifin menyebutkan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKi Jakarta 2020. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI yang membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Selain pengamanan Formula E, dana sebesar itu menurut Arifin juga akan digunakan untuk penyelenggaraan sidang yustisi pelanggaran Perda atau Perkada dan peningkatan fungsi sekretariat PPNS.
"Rinciannya, Belanja Langsung (BL) sebesar Rp313 miliar dan Belanja Tidak Langsung (BTL) senilai Rp 845 miliar," kata Arifin di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11).
Baca juga : Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra juga Mengundurkan Diri
Lebih lanjut, Arifin menuturkan dalam usulan ini ada empat kegiatan yang digabung di kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Pengamanan. Yakni, rangkaian pengamanan HUT Kota Jakarta dan malam Tahun Baru, pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional, dan Pelaksanan Piket Posko Operator.
"Hal ini dilakukan untuk efektivitas nomenklatur kegiatan. Lalu ada juga kegiatan yang dinolkan yakni, peningkatan Kapasitas Korps Satpol PP dan pembinaan mitra Satpol PP," kata Arifin.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta petugas Satpol PP harus mengedepankan bentuk persuasif kepada masyarakat kecil.
"Satpol PP harus rapi senyum, tapi ketika menghadapi sesuatu yang memang diperlukan mereka siap. Jangan lemah lembut di depan pengusaha hiburan pelanggar Perda, tapi tampak garang di depan masyarakat kelas bawah," tandas Mujiyono. (OL-7)
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved