Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna pengumuman pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2024. Ada lima komisi dimana masing-masing komisi ada tiga jabatan utama yakni ketua komisi, wakil Ketua komisi dan sekretaris.
Dari total jumlah 15 pimpinan komisi, PDI Perjuangan meraih terbanyak dengan empat pimpinan. Diikuti Partai Gerindra dengan tiga pimpinan. Lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan dua pimpinan. Sisanya masing-masing partai menjabat satu pimpinan.
"AKD dibantu sekretariat DPRD, membutuhkan susunan serta tugas-tugas kewenangan DPRD yang diatur sesuai aturan pasal 31 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota,"ujar Prasetio dalam sidang paripurna di lantai 3 Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (21/10).
Kelima komisi tersebut yakni Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (kesra).
Lalu ada empat badan lainnya, yaitu badan anggaran, badan kehormatan, badan musyawarah, dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).
Prasetio kemudian mempersilahkan pejabat sekretaris dewan untuk membacakan nama-nama pimpinan komisi beserta. Berikut nama-nama pimpinannya ;
Komisi A
Ketua: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiono
Wakil Ketua: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Inggard Josua
Sekertaris: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dany Anwar.
Komisi B.
Ketua: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdul Aziz
Wakil Ketua: Wakil Ketua Fraksi Golkar Taufik Azhar
Sekertaris: Wakil Ketua Fraksi PDIP Pandapota Sinaga
Komisi C
Ketua: Anggota Fraksi PAN Habib Muhammad Bin Salim Alatas
Wakil Ketua: Anggota Fraksi PDIP Rasyidi
Sekertaris: Anggota Fraksi PKB-PPP Yusuf
Komisi D
Ketua: Anggota Fraksi PDIP, Ida Mahmuda
Wakil ketua: wakil ketua Fraksi Partai Nasdem, Nova Harivan Paloh
Sekretaris: Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarif
Komisi E
Ketua: Anggota Fraksi Partai Gerindra, Iman Satria
Wakil Ketua: Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo
Sekretaris: Anggota Fraksi PDIP Johny Simanjuntak
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Ketua: Penasehat Fraksi PDIP Pantas Nainggolan
Wakil Ketua: Anggota Fraksi PKS Dedi Supriado
Badan Kehormatan:
Ketua: Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Achmad Nawawi
Wakil Ketua: Sekretaris Fraksi PAN Oman Rohman Rakinda. (OL-4)
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved