Pimpinan Dewan Tunggu SK

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil belum menandatangani SK penetapan pimpinan DPRD Kota Bekasi yang dijadwalkan dilantik besok, 26 September.

"Kalau sampai tidak ditandatangani, roda pemerintahan terancam tidak berjalan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana lembaga eksekutif dan legislatif harus bekerjasama untuk kepentingan masyarakat," ungkap Anggota DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Selasa (24/9).

Sardi berharap Ridwan Kamil segera menandatangani SK penetapan ketua dan pimpinan DPRD Kota Bekasi dalam dua hari waktu tersisa. "Saat ini Kota Bekasi harusnya sudah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 serta penyusunan APBD 2020," jelas dia.

Selain berimbas pada roda pemerintahan daerah, menurut Sardi, belum adanya SK berdampak pada penurunan kinerja DPRD Kota Bekasi. Sebab, DPRD Kota Bekasi belum dapat membentuk Alat Kelengkapan Dewan sebagai bidang untuk menyaring aspirasi dari masyarakat.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga mendesak supaya pelantikan pimpinan anggota DPRD Kota Bekasi dapat segera dilakukan agar proses dan pembuatan regulasi berjalan dengan baik. Saat ini segala kebijakan belum bisa dilakukan lantaran belum terbentuknya pimpinan DPRD Kota Bekasi.

"Kita harus menyelesaikan APBD-P 2019 dan penyusunan APBD 2020 yang akan dibahas dalam KUAPPAS. Saya sudah mendorong sekretaris dewan agar segera menjadwalkan pelantikan pimpinan DPRD," tandas dia. (Gan/J-1)