Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNIT hunian dengan uang muka (down payment) Rp0 sangat menggiurkan. Terletak di Ibu Kota, bangunan dibuat sedemikian baik dengan kualitas gedung yang maksimal.
Harganya pun terjangkau yakni antara Rp180 juta sampai Rp308 juta karena dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tidak heran jika banyak orang rela melakukan apa saja guna mendapatkan unit tersebut termasuk membeli dari warga yang sudah dipastikan mendapat jatah hunian setelah melalui serangkaian proses seleksi.
Untuk mencegah jual beli unit hunian tersebut, Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (FPRS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dzikran Kurniawan sudah menetapkan langkah yakni memberlakukan pengecekan penghuni secara berkala.
"Kan ada proses monev, tindak koreksi, dan beberapa kontrol penghunian lainnya. Bisa dilihat di Peraturan Gubernur No 104/2018," kata Dzikran saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (25/7).
Dalam Pergub 104/2018, pihaknya ditugaskan melakukan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Baca juga: Gile Punya Alphard Daftar Rumah DP Rp0
Pengecekan ini, menurut Dzikran, adalah bagian dari tugas monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemprov terhadap penghuni setelah seluruh hunian DP Rp0 dihuni warga yang resmi mendapatkan unit.
"Pengecekan secara berkala setelah hunian seluruhnya terisi dan sudah ada aktivitas. Tentu waktu pengecekan tidak akan kami beri tahu supaya betul-betul melihat keadaan riilnya," kata Dzikran.
Pihaknya pun tidak menutup kemungkinan ada oknum penghuni yang nakal menjual unitnya kepada orang lain dengan harga lebih mahal.
Sebab, banyak warga dengan ekonomi menengah atas yang mendaftarkan diri untuk memperoleh hunian DP Rp0 tersebut.
"Ya contohnya yang saya katakan kemarin bahwa dari hasil penelusuran aset dan keuangan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI ditemukan yang daftar itu punya Alphard, Porsche, sampai Harley Davidson. Kemungkinan itu ada," terangnya.
Sementara itu, sebanyak 1.790 Kepala keluarga telah mendapat prioritas untuk memperoleh unit hunian Rp0 di Klapa Village, Jakarta Timur.
Untuk tahap pertama ada sebanyak 899 KK yang akan segera menempati unit hunian karena telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun verifikasi fakta dan data lapangan.
Sementara sisanya, 891 KK, akan menempati prioritas kedua pemberian unit hunian DP Rp0 selanjutnya. Pengisian hunian ditargetkan bisa dilakukan pada pertengahan hingga akhir bulan depan. (OL-2)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved