Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KABID Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan pihaknya akan mengerahkan sedikitnya 10 ribu personel gabungan guna pengamanan dan penjagaan di kawasan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa lokasi lainnya jelang penetapan capres-cawapres terpilih, Minggu (30/6) besok.
"Penempatan di KPU ada 10 ribuan (personel gabungan)," kata Argo dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Baca juga: Jokowi-Amin Bakal Hadiri Rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih
Menurutnya, pengawalan juga diberlakukan terhadap komisioner KPU. Bahkan, antisipasi segala ancaman kepada komisioner juga telah dilakukan.
"Semua pejabat negara bila ada ancaman atau kekhawatiran, kami memberikan pengamanan," sebutnya.
Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyebut adanya pengamanan khusus jelang pleno penetapan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu di kantor KPU pusat. Oleh karena itu, Polri juga mengimbau tidak ada mobilisasi massa dalam kegiatan tersebut.
"Berlanjut (pengamanan), kita (prediksi) memang ada massa. Sesuai undang-undang tiga hari. Saya mendapat kabar akan dilaksanakan penetapan KPU hari Minggu," kata Tito di Mabes Polri, kemarin.
Sebanyak 45 ribu personel kepolisian masih disiagakan di beberapa titik rawan di ibu kota jelang rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU.
Baca juga: Waketum PAN Tegaskan Soal Cebong dan Kampret Sudah Tutup Buku
Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait PHPU Pemilu Presiden 2019
Putusan ini secara tidak langsung menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU). (OL-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved