Mahkamah Agung Bangladesh Batalkan Sebagian Besar Kuota Pekerjaan Pemerintah

MAHKAMAH Agung Bangladesh membatalkan sebagian besar kuota untuk pekerjaan pemerintah yang sebelumnya menyebabkan bentrokan kekerasan di seluruh negeri dan menewaskan lebih dari 100 orang. 

Sepertiga dari posisi sektor publik sebelumnya dikhususkan untuk kerabat veteran perang kemerdekaan 1971 dari Pakistan. Kini pengadilan memutuskan hanya 5% dari posisi tersebut yang dapat dikhususkan untuk kerabat veteran. 

Menteri Hukum Anisul Huq mengatakan pemerintah akan melaksanakan keputusan tersebut dalam beberapa hari ke depan, meskipun beberapa pemimpin mahasiswa berjanji akan terus melakukan protes.

Baca juga : Mahasiswa Lawan Jam Malam di Dhaka

Huq membantah Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang telah berkuasa sejak 2009, kehilangan kendali atas Bangladesh. Dia menuduh kekuatan oposisi bergabung dengan protes dan merusak "simbol perkembangan Bangladesh". 

Koordinator gerakan protes menyatakan aksi akan terus berlangsung hingga pemerintah mengambil tindakan. Tuntutan mahasiswa juga mencakup keadilan untuk korban protes yang tewas, pembebasan pemimpin protes yang ditahan, pemulihan layanan internet, dan pengunduran diri menteri pemerintah.

Di ibu kota Dhaka, jalan-jalan sepi akibat diberlakukannya jam malam hari kedua, tetapi bentrokan sporadis tetap terjadi setelah keputusan pengadilan. Sekitar 115 orang diperkirakan tewas, meskipun media lokal melaporkan angka korban yang jauh lebih tinggi. 

Baca juga : Polisi Bangladesh Diberi Perintah Tembak di Tempat

Keputusan Mahkamah Agung memerintahkan 93% pekerjaan sektor publik harus diisi berdasarkan merit, menyisakan 5% untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan. 2% lainnya dikhususkan untuk kelompok etnis minoritas atau penyandang disabilitas.

Sistem kuota yang dibatalkan pada 2018 oleh pemerintah Hasina dipulihkan oleh pengadilan rendah bulan lalu, memicu protes. Pemerintah merespons dengan tindakan keras, termasuk jam malam dan pemadaman komunikasi. 

Koordinator protes menyebut polisi dan sayap mahasiswa dari partai penguasa Awami League menggunakan kekuatan brutal terhadap demonstran damai, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah. Banyak orang telah ditahan oleh pihak berwenang.

Baca juga : Sekolah dan Universitas di Bangladesh Ditutup Setelah Protes Kuota Pekerjaan Memakan Korban Jiwa

Nahid Islam, seorang koordinator gerakan reformasi kuota, mengaku mengalami penyiksaan fisik dan mental. Ia menceritakan dibawa orang-orang yang mengaku detektif, diborgol, dan dipindahkan ke mobil pribadi. Setelah beberapa saat, ia dibawa ke sebuah rumah, diinterogasi, dan mengalami penyiksaan hingga pingsan. Ia mengaku sadar kembali di jalanan di Dhaka pada dini hari Minggu.

Kerusuhan juga melibatkan serangan terhadap gedung pemerintah, pos pemeriksaan polisi, dan sistem metro ibu kota, yang menurut Menteri Dalam Negeri telah dinyatakan tidak berfungsi. Kendaraan yang terbakar terlihat di sebagian besar lingkungan Dhaka. 

Bentrokan juga dilaporkan terjadi di bagian lain negara, dengan lebih dari 800 tahanan melarikan diri dari penjara dekat Dhaka, membawa 85 senjata dan 10.000 butir amunisi. Polisi melaporkan telah menangkap kembali 58 dari tahanan tersebut.

Baca juga : 563 WNI di Bangladesh dalam Kondisi Selamat

Analis yang berbasis di Inggris, Kamal Ahmed, mengatakan bahwa sistem kuota yang diperkenalkan kembali telah dieksploitasi oleh partai penguasa Awami League. Ia menyebutkan sistem kuota hanyalah cara bagi Awami League untuk memberi imbalan kepada pendukung mereka dan memperkuat pengaruh partai di masa depan. 

Protes yang terjadi dianggap memiliki "intensitas tanpa preseden" dan telah berkembang menjadi "gerakan rakyat yang jauh lebih luas" di tengah tuduhan korupsi, kurangnya akuntabilitas, dan meningkatnya biaya hidup.

Menteri Hukum Anisul Huq membantah sistem kuota menguntungkan Awami League. Ia menyatakan 95% anggota partai penguasa adalah mantan pejuang kemerdekaan atau pendukung pejuang kemerdekaan, dan itu adalah hal yang wajar jika mereka mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. 

Bangladesh adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, tetapi pertumbuhan ini belum diterjemahkan menjadi lapangan pekerjaan bagi lulusan universitas. Diperkirakan sekitar 18 juta pemuda Bangladesh mencari pekerjaan, dengan lulusan universitas menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang terdidik.

Ketegangan di Bangladesh juga memicu demonstrasi di luar negeri. Di AS, terdapat demonstrasi di luar Gedung Putih yang melibatkan mahasiswa Bangladesh. Di Times Square, New York, peserta memajang spanduk menuntut keadilan untuk mahasiswa yang tewas dalam beberapa hari terakhir. 

Terdapat juga gangguan di London timur pada Kamis malam ketika kelompok pro dan anti-pemerintah bentrok. Polisi melaporkan menemukan dua kelompok besar pria bertempur di antara demonstrasi yang lebih luas, menyebabkan cedera pada dua petugas dan kerusakan pada mobil. (BBC/Z-3)