Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REFORMASI ekonomi kontroversial yang diusung Presiden Argentina, Javier Milei, mengalami kemunduran signifikan di parlemen pada Selasa.
Paket reformasi tersebut dicegah untuk melangkah lebih lanjut dan dikirim kembali untuk direvisi, demikian diungkapkan oleh para legislator.
Dewan Deputi bersiap untuk memberikan suara terhadap rencana tersebut, namun partai Milei, La Libertad Avanza (LLA), tiba-tiba meminta dan berhasil mendapatkan penundaan sidang.
Baca juga : Protes Massa di Argentina Terkait Reformasi Ekonomi Milei
Oscar Zago, pemimpin faksi partai penguasa, menyatakan gubernur (dari provinsi-provinsi) tidak memenuhi janjinya. Meskipun masalah ini dikirim kembali ke komite untuk dialog lebih lanjut, Zago membantah bahwa langkah ini merupakan kegagalan bagi presiden.
Rintangan baru bagi paket reformasi ini, yang pekan lalu memperoleh persetujuan secara prinsip dengan pemeriksaan lebih lanjut, muncul ketika Milei sedang melakukan perjalanan ke Israel, dan dari sana, ia memberikan respons yang penuh semangat.
"Program pemerintahan kami disetujui oleh 56 persen warga Argentina, dan kami tidak bersedia bernegosiasi dengan mereka yang menghancurkan negara," ujar Milei.
Baca juga : Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, Tarik Kembali Langkah Fiskal dari Omnibus Bill
Pada Selasa, anggota parlemen melanjutkan pemeriksaan artikel per artikel undang-undang ambisius "Omnibus" Milei, yang mencakup berbagai aspek kehidupan publik dan pribadi.
Awalnya berisi 660 ketentuan yang mencakup ekonomi, perdagangan, budaya, hukum pidana, bahkan klub sepak bola, RUU tersebut telah dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Milei memperoleh kemenangan awal dengan persetujuan prinsip "kekuasaan yang didelegasikan" kepada eksekutif selama satu tahun, dan untuk melegislasikan melalui dekrit atas nama "urgensi ekonomi."
Baca juga : Argentina Melakukan Devaluasi Peso Lebih dari 50% untuk Mengatasi Krisis Ekonomi
Namun, pemungutan suara malam itu diharapkan menjadi lebih kontroversial karena adanya ketentuan yang diinginkan oposisi untuk diubah, seperti reformasi terkait privatisasi perusahaan milik negara atau distribusi sumber daya negara.
Milei meraih kemenangan telak dalam pemilihan pada Oktober lalu, menghadapi gelombang kemarahan atas dekade krisis ekonomi di negara Amerika Selatan ini, di mana inflasi tahunan mencapai lebih dari 200% dan tingkat kemiskinan mencapai 40%.
Milei memulai masa jabatannya dengan meredevaluasi peso lebih dari 50%, mengurangi subsidi negara untuk bahan bakar dan transportasi, mengurangi jumlah kementerian menjadi setengah, dan menghapus ratusan peraturan untuk menderegulasi ekonomi. (AFP/Z-3)
Tensi antara kedua tim memanas lantaran sebelrasi Argentina menyanyikan lagu rasis yang merendahkan pemain Prancis usai juara di Copa America 2024 beberapa pekan lalu.
Cristian Medina mengira ia telah menyelamatkan hasil imbang 2-2 untuk Argentina ketika ia mencetak gol di masa injury time. Namun gol tersebut dianulir karena offside oleh VAR
Kasus rasisme yang melibatkan pemain timnas Argentina itu kian keruh usai Wakil Presiden Argentina Victoria Villaruel menyebut Prancis sebagai kolonialis dan rakyat negara Eropa itu munafik.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Ramon Jesurun dijadwalkan mendatangi pengadilan pada Senin sore (15/7) waktu setempat atau Selasa (17/7) WIB.
Kapten Argentina Lionel Messi, berharap penyerang Angel Di Maria mengakhiri karier internasionalnya dengan sebuah gol di final Copa America melawan Kolombia.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved