Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GERAKAN BDS Indonesia yaitu Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel, yang merupakan bagian dari Palestinian BDS National Committee (BNC), menyerukan kepada publik untuk menghentikan pembelian produk dari sejumlah perusahaan besar yang terlibat dalam mendukung serangan Israel ke Palestina.
Gerakan BDS Indonesia merilis daftar brand yang menjadi target boikot utama dan brand yang memerlukan tekanan sosial agar tidak mendukung Israel. Brand-brand itu terdiri dari AXA, Puma, Hewlett Packard (HP), dan Siemens. Kemudian Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Papa John's Pizza, Pizza Hut, Mcdonalds, Carrefour, Grup Nestle, P&G, Kraft, Coca Cola, Pepsico, Johnson & Johnson, Unilever, MARS, Kellogg's, Disney, dan L'Oréal.
Yang menarik, tidak disebutkan Danone tidak ada dalam daftar boikot BDS Indonesia. Padahal, isu yang berkembang Danone termasuk yang mendukung Israel. Danone berpusat di Prancis dan beroperasi di 120 negara termasuk negara negara Islam seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Turki, Iran, dan Tunisia. Danone tidak memiliki pabrik di Israel.
Baca juga: Kemlu Sebut Akses Bantuan Kemanusiaan Terkendala Sebabkan RS Indonesia Kekurangan Pasokan Obat
M. Syauqi Faiz, Co-Inisiator BDS Israel di Indonesia, dalam satu wawancara televisi nasional mengatakan ajakan aksi boikot ini intinya didasari karena Israel melakukan pelanggaran hukum internasional. "Jadi, tujuan kita sebenarnya ialah menghentikan pihak-pihak seluruh dunia dan termasuk Indonesia untuk terlibat di dalam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel," ujarnya.
Dia mengutarakan bahwa dalam melakukan aksi boikot terhadap produk-produk sekutu Israel itu ada klasifikasi brand. "Jadi, ada klasifikasi brand yang akan kita boikot itu. Karena kita berbicara terkait keterlibatan dalam kejahatan pelanggaran hukum internasional dan keterlibatan itu memang ada level-levelnya," ungkapnya.
Baca juga: 3 Relawan MER-C di Gaza dalam Kondisi Selamat, Belum Ada Rencana Evakuasi
Dikutip dari akun Instagram Gerakan BDS Indonesia, aksi boikot ini bertujuan menuntut Israel tunduk sama hukum internasional dan perusahaan tersebut menarik dukungannya dari Israel. Harapannya, Israel kehilangan dukungan materi lewat boikot karena perusahaan berhenti mendukung mereka. (RO/Z-2)
BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut telah menyiapkan opsi untuk divestasi saham BRI dan BNI di BSI
MENTERI ESDM Arifin Tasrif menyampaikan divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID mencapai kesepakatan. Harganya di kisaran Rp3.000-an
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Vale Indonesia Tbk (INCO) untuk memberikan penawaran murah terkait divestasi 14% saham INCO ke Holding BUMN tambang, Mind ID.
Dicurigai, adanya transaksi tersembunyi atau ruang gelap antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (Mind ID) akan resmi menguasai saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dengan mengantongi 34% saham.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved