Tolak Intervensi Militer, Aljazair Usul Enam Bulan Transisi Demokrasi Niger

ALJAZAIR mengusulkan rencana enam bulan untuk transisi menuju demokrasi di Niger. Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf memberikan kerangka itu menanggapi blok ekonomi Afrika Barat atau ECOWAS yang mengancam akan mengirim kekuatan militer.

Attaf menegaskan kembali penolakan Aljazair terhadap intervensi militer di Niger. Dia mengatakan Aljazair tidak akan membiarkan wilayah udaranya digunakan untuk tujuan tersebut.

Dia mengusulkan fase transisi setengah tahun untuk memungkinkan negara tetangganya memulihkan tatanan konstitusional dan demokratis. "Sebaliknya, pemimpin kudeta Niger Jenderal Abdourahamane Tiani telah menyerukan masa transisi paling lama tiga tahun," kata Attaf.

Baca juga: Demo di Niger Mendekati Batas Waktu Dekat untuk Kepergian Prancis

Tetapi dalam pandangan Aljazair, kata dia, proses transisi demokrasi bisa selesai dalam enam bulan sehingga kudeta tidak menjadi fait accompli atau kondisi yang berlanjut.

"Rencana transisi tersebut bertujuan untuk merumuskan pengaturan politik dengan penerimaan semua pihak di Niger tanpa mengecualikan pihak mana pun dalam periode setengah tahun," kata Menteri Luar Negeri negara terbesar di Afrika tersebut.

Baca juga: Waspada Serangan ECOWAS, Niger Siaga Maksimum Militer

Proses tersebut akan diawasi kekuatan sipil yang dipimpin tokoh konsensus, lanjutnya. Tur Attaf pekan lalu membawanya ke Nigeria, Benin dan Ghana, mengadakan pembicaraan untuk mencegah intervensi militer di Niger.

Blok Afrika Barat mengancam akan menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir untuk mengembalikan presiden terpilih Niger, Mohamed Bazoum, yang ditahan oleh pengawalnya pada 26 Juli.

Tur Attaf bertepatan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Lounes Magramane ke Niger, di mana ia bertemu dengan anggota pemerintah yang ditunjuk militer termasuk Perdana Menteri Ali Mahaman Lamine Zeine.

Attaf menegaskan kembali bahwa solusi militer akan memiliki konsekuensi bencana bagi Niger. Dia mengatakan baik Magramane maupun utusan Aljazair di Niamey belum pernah bertemu dengan Bazoum.

“Kami menolak solusi militer, jadi bagaimana kami bisa mengizinkan wilayah udara kami digunakan untuk operasi militer,” tegasnya.

Aljazair berbagi perbatasan darat selatan sepanjang 1.000 kilometer dengan Niger. Presiden Abdelmadjid Tebboune sebelumnya mengatakan solusi militer akan menjadi ancaman langsung terhadap negaranya. Ia menekankan tidak akan ada solusi tanpa Aljazair.

"Kami adalah orang pertama yang terkena dampaknya," pungkasnya. (AFP/Z-3)