Presiden Senegal Menunda Pemilihan Umum

HANYA beberapa jam sebelum kampanye resmi dimulai pada Minggu, Presiden Senegal Macky Sall mengumumkan penundaan tanpa batas untuk pemilihan umum yang dijadwalkan pada 25 Februari, memicu kemarahan dari pihak oposisi dan pengunduran diri seorang menteri.

Dalam pidato kepada bangsa pada Sabtu, Sall mengatakan menunda pemungutan suara yang akan menentukan penggantinya karena adanya perselisihan antara Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi terkait penolakan kandidat.

Anggota parlemen sedang menyelidiki dua hakim Dewan Konstitusi yang integritasnya dalam proses pemilihan dipertanyakan.

Baca juga : Politikus Senior Joseph Boakai Terpilih Jadi Presiden Liberia

"Saya akan memulai dialog nasional terbuka untuk menciptakan kondisi pemilihan yang bebas, transparan, dan inklusif," tambah Sall, tanpa memberikan tanggal baru.

Menurut kode pemilihan negara, setidaknya harus ada 80 hari antara publikasi dekret yang menetapkan tanggal dan pemilihan, sehingga pemungutan suara sekarang baru dapat diadakan pada akhir April.

Hanya beberapa jam setelah pengumuman Sall, Abdou Latif Coulibaly, sekretaris jenderal pemerintah yang juga bertindak sebagai juru bicara, mengumumkan pengunduran dirinya.

Baca juga : Gubernur Muda Nuevo Leon, Samuel Garcia, Resmi Mencalonkan Diri dalam Pemilihan Presiden Meksiko

Dia mengundurkan diri karena ingin memiliki "kebebasan penuh dan lengkap" untuk membela keyakinan politiknya, kata Coulibaly dalam pernyataannya.

Ini adalah kali pertama pemilihan presiden Senegal ditunda dan menambah ketegangan politik di negara ini.

Pengkhianatan Tinggi

Blok ECOWAS di Afrika Barat menyatakan "kekhawatiran atas keadaan yang menyebabkan penundaan pemilihan", meminta pada Sabtu malam dalam sebuah posting di platform media sosial X untuk dialog dan proses percepatan untuk menetapkan tanggal baru.

Baca juga : Tiga Orang Tewas dalam Bentrokan Antara Pendukung Partai Politik di Liberia

Departemen Luar Negeri AS juga mendorong Senegal untuk "segera" menetapkan tanggal pemilihan yang "tepat, bebas, dan adil" dalam posting di X.

"Kami menyadari adanya dugaan ketidakberesan, tetapi kami sangat prihatin dengan gangguan terhadap kalender pemilihan presiden," tulis Biro Urusan Afrika departemen tersebut.

Dekrit November 2023 yang ditandatangani oleh Sall menetapkan pemilihan pada 25 Februari, dengan 20 kandidat, namun dua tokoh oposisi utama dikecualikan.

Baca juga : Pemerintah-DPR Harus Jamin Anggaran Putaran Kedua Pilpres Tersedia

Sall mengulangi pada hari Sabtu bahwa ia tidak akan menjadi calon.

Namun, pemimpin oposisi, Thierno Alassane Sall, mengecam apa yang disebutnya sebagai "pengkhianatan tinggi terhadap Republik" dalam posting di X, dan mengajak "patriot dan republikan" untuk menentangnya.

El Malick Ndiaye, mantan juru bicara partai oposisi yang sudah bubar yang dipimpin oleh Ousmane Sonko yang kini dipenjara, juga mengecam keputusan tersebut.

Baca juga : Lebih dari Separuh Gunakan Hak Pilih agar tidak Disalahgunakan

"Ini bukan penundaan pemilihan, melainkan pembatalan murni dan sederhana," tulisnya di Facebook.

Tokoh oposisi lainnya, mantan walikota Dakar Khalifa Sall, menyerukan agar kekuatan pro-demokrasi bersatu menentang keputusan tersebut.

"Seluruh Senegal harus bangkit," katanya kepada wartawan. "Semua kekuatan politik demokratis dan masyarakat sipil harus bersatu agar proyek ini tidak berhasil."

Baca juga : SPN Beralih Dukungan dari Ganjar ke Anies, Kenapa?

Di X, Sall, yang tidak memiliki hubungan darah dengan presiden, mengecam "kudeta konstitusional" oleh seorang pemimpin yang "mimpi kekekalan".

Kandidat Dikecualikan

Presiden Sall telah menunjuk Perdana Menteri Amadou Ba dari partainya sebagai calon penggantinya setelah mengumumkan bahwa ia tidak akan maju untuk periode ketiga.

Tetapi dengan partainya terbelah terkait pencalonannya, Ba berhadapan dengan kemungkinan kekalahan dalam pemilihan.

Baca juga : Survei: Anies Unggul atas Ganjar di Sumatra Barat

Dewan Konstitusi telah mengecualikan puluhan kandidat dari pemungutan suara, termasuk Sonko, yang telah dipenjara sejak Juli 2023, dan Karim Wade, putra mantan presiden Abdoulaye Wade.

Para pendukung Wade di Majelis Nasional meminta penyelidikan parlemen terkait ketidakberpihakan dua hakim Mahkamah Konstitusi.

Usulan itu disetujui oleh Majelis pada 31 Januari, dengan beberapa anggota partai Sall yang mendukungnya.

Baca juga : Arti di Balik Kemenangan Erdogan bagi Turki dan Dunia

Wade telah dilarang maju karena ia diduga juga memiliki kewarganegaraan Prancis, suatu keputusan yang ia tolak sebagai "skandal". Pada Jumat, Rose Wardini, satu-satunya wanita dalam daftar kandidat yang disetujui, ditahan atas tuduhan menyembunyikan kewarganegaraan Prancis, menurut sumber hukum. (AFP/Z-3)