Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan investasi besar-besaran terhadap bidang energi bersih di negara-negara berkembang. Apalagi hanya ada sedikit harapan untuk menanggulangi secara efektif ancaman perubahan iklim pada tahun 2030.
Badan perdagangan dan pembangunan PBB, UNCTAD melaporkan negara-negara berkembang membutuhkan investasi energi terbarukan sekitar US$1,7 triliun per tahun. Namun hanya menarik investasi asing langsung dalam energi bersih senilai US$544 miliar di tahun 2022.
"Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dunia dan melindungi planet kita serta masa depan kita tanpa investasi besar-besaran dari sektor swasta di bidang energi terbarukan di negara-negara berkembang," ujar Kepala PBB Antonio Guterres.
Baca juga : Menteri LHK dan Presiden IUCN Bahas Kerja Sama Pelestarian Keanekaragaman Hayati
"Kita setidaknya terlambat satu dekade dalam upaya kita memerangi pemanasan global. Oleh karena itu, investasi dalam energi terbarukan di negara-negara berkembang sangat penting dan seringkali merupakan cara yang paling ekonomis untuk menjembatani kesenjangan energi,” ujarnya.
"Namun, meskipun transisi menuju energi terbarukan merupakan prioritas global, investasi dalam infrastruktur dan efisiensi energi masih jauh dari yang dibutuhkan,” tambahnya.
Investasi internasional dalam energi terbarukan meningkat hampir tiga kali lipat sejak kesepakatan iklim Paris dicapai pada tahun 2015, UNCTAD mencatat dalam Laporan Investasi Dunia tahunannya. Namun, sebagian besar pertumbuhan tersebut terjadi di negara-negara maju.
Baca juga : Kritik pada Kesepakatan Rancangan Iklim COP28 yang Kurang Komitmen Penghentian Bahan Bakar Fosil
Sejak tahun 2015, 31 negara berkembang, termasuk 11 negara kurang berkembang, belum mendaftarkan satu pun proyek investasi internasional berukuran besar di bidang energi terbarukan atau sektor transisi energi lainnya.
"Skala tantangannya sangat besar," ujar kepala UNCTAD Rebeca Grynspan.
"Peningkatan yang signifikan dalam investasi dalam sistem energi berkelanjutan di negara-negara berkembang sangat penting bagi dunia untuk mencapai tujuan iklim pada tahun 2030,” pungkasnya. (CNA/Fer/Z-7)
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
Pertamina NRE menargetkan kapasitas terpasang pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih mencapai 6 GW pada 2029.
Menurut Prof Emil Salim, memanfaatan energi bersih berbasis sumber daya alam setempat sangat penting.
PLN mengoperasikan PLTS Tanamalala dengan kapasitas 176 kWp yang terletak di Pulau Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepualuan Selayar, Sulawesi Selatan.
Strategi penyebaran unit motor listrik menyeluruh dilakukan dengan memperkuat jalur distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Peran penting dalam pembangunan infrastruktur riset energi bersih dan berkelanjutan ini membuktikan Pertamina leading di bidang energi bersih.
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuan. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented.
Jejak emisi yang ditinggalkan negara maju juga dipandang belum sejalan dengan komitmen yang disampaikan
Keadilan atau equity awalnya dinarasikan sebagai jantung dalam proposal perjanjian ini, lalu dijalankan menjadi tidak berarti apa-apa dan sekedar klise.
MENTERI Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss, pada Senin, 27 Mei 2024.
Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet memperingatkan hampir setiap negara akan menghadapi penurunan populasi pada akhir abad ini.
Presiden mengatakan akan menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam pertemuan negara dengan perekonomian besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved